KPU Rancang Sanksi Pemotongan Waktu Kampanye Pilkada bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kompas.com - 21/09/2020, 15:11 WIB
Logo Komisi Pemilihan Umum RI KPULogo Komisi Pemilihan Umum RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah merancang sanksi untuk pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi selama masa kampanye Pilkada 2020.

Sanksi yang dipertimbangkan berupa pengurangan waktu kampanye bagi pasangan calon kepala daerah yang tidak patuh pada protokol pencegahan Covid-19.

"Sedang juga dipertimbangkan satu opsi pengurangan hak kampanye dari segi waktu. Misalnya dia melanggar jenis kampanye A, maka bisa jadi selama 3 hari kemudian dia tidak boleh melakukan jenis kampanye yang dilanggarnya itu," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam sebuah diskusi virtual, Senin (21/9/2020).

Baca juga: Saat Desakan Penundaan Pilkada 2020 Kian Menguat...

Selain pengurangan waktu kampanye, KPU juga mempertimbangkan sanksi berupa penghentian kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan.

Meski begitu, menurut Raka, penjatuhan sanksi ini harus melalui rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sebab, Bawaslu merupakan pihak yang berwenang menentukan apakah suatu kegiatan kampanye melanggar aturan atau tidak.

"Kalau Bawaslu menyatakan ini melanggar bisa saja berkoordinasi dengan kepolisian juga untuk dihentikan. Tetapi bagi yang tidak melanggar tentu harus dilindungi, didorong sesuai dengan haknya," ujar Raka.

Baca juga: Kapolri Terbitkan Maklumat Kepatuhan Protokol Kesehatan Pilkada 2020

Menurut Raka, sanksi-sanksi tersebut kemungkinan akan diatur dalam revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada.

Sanksi itu dirancang agar seluruh pihak yang terlibat Pilkada mematuhi disiplin protokol kesehatan.

Kendati demikian, Raka menambahkan, pihaknya tak bisa mengatur sanksi berupa diskualifikasi. Sebab, dalam merancang sanksi, KPU harus tetap berpegang pada Undang-undang Pilkada.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 11 Mei: Ada 98.924 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 11 Mei: Ada 98.924 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 8.888.529 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 8.888.529 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Satgas Ingatkan Shalat Id di Luar Rumah Hanya Boleh untuk Wilayah Zona Kuning dan Hijau

Satgas Ingatkan Shalat Id di Luar Rumah Hanya Boleh untuk Wilayah Zona Kuning dan Hijau

Nasional
UPDATE 11 Mei: Bertambah 247, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.465 Orang

UPDATE 11 Mei: Bertambah 247, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.465 Orang

Nasional
UPDATE 11 Mei: Total Kasus Covid-19 di Indonesia 1.723.596, Tambah 5.021

UPDATE 11 Mei: Total Kasus Covid-19 di Indonesia 1.723.596, Tambah 5.021

Nasional
BKN: Pegawai KPK yang Lulus Tes Wawasan Kebangsaan Dilantik 1 Juni

BKN: Pegawai KPK yang Lulus Tes Wawasan Kebangsaan Dilantik 1 Juni

Nasional
Penjelasan Kemenkes soal Pembayaran Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan pada 2020

Penjelasan Kemenkes soal Pembayaran Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan pada 2020

Nasional
Ada 324 Zona Oranye di Provinsi Tujuan Mudik, Satgas: Penularan Covid-19 Berpotensi Lebih Cepat

Ada 324 Zona Oranye di Provinsi Tujuan Mudik, Satgas: Penularan Covid-19 Berpotensi Lebih Cepat

Nasional
Satgas: Jika Masyarakat Nekat Mudik, Peningkatan Kasus Covid-19 Terlihat 2-3 Pekan Setelahnya

Satgas: Jika Masyarakat Nekat Mudik, Peningkatan Kasus Covid-19 Terlihat 2-3 Pekan Setelahnya

Nasional
Sayangkan Pemudik yang Terobos Penyekatan, Satgas Ingatkan Konsekuensi Hukum

Sayangkan Pemudik yang Terobos Penyekatan, Satgas Ingatkan Konsekuensi Hukum

Nasional
Tingkatkan Kesetiakawanan Sosial, Masyarakat Diminta Tunda Mudik

Tingkatkan Kesetiakawanan Sosial, Masyarakat Diminta Tunda Mudik

Nasional
BMKG Prediksi Idul Fitri 1442 Hijriah jatuh pada 13 Mei 2021

BMKG Prediksi Idul Fitri 1442 Hijriah jatuh pada 13 Mei 2021

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada Jilid 2, Ini Persiapan KPU

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada Jilid 2, Ini Persiapan KPU

Nasional
Kemenhan dan KPK Diminta Usut soal Dugaan Mafia Alutsista

Kemenhan dan KPK Diminta Usut soal Dugaan Mafia Alutsista

Nasional
Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Covid-19 Wajib Tutup Selama Libur Lebaran

Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Covid-19 Wajib Tutup Selama Libur Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X