Nasdem: Tak Bijak Pilkada Ditunda gara-gara Ketua KPU Positif Covid-19

Kompas.com - 21/09/2020, 14:11 WIB
Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali saat ditemui di Gedung DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAKetua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali saat ditemui di Gedung DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, pihaknya turut prihatin dengan situasi penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin meningkat.

Ditambah, Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman dinyatakan positif Covid-19, beberapa hari lalu.

Namun, menurut Ali, kondisi pandemi Covid-19 itu tidak menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020.

"Tidak bijak juga kemudian karena ketua KPU, Komisioner KPU terjangkit (Covid-19), jadi alasan untuk kita lakukan penundaan. Meski kita tidak menutup mata pada situasi penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin ada peningkatan," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/9/2020).

Baca juga: Siti Nur Azizah Tak Masalah jika Pilkada Tangsel Ditunda Demi Keselamatan Rakyat

Ali mengatakan, apabila tahapan Pilkada 2020 ditunda karena kasus Covid-19 meningkat di beberapa daerah, akan terjadi kekosongan pemerintahan di 270 daerah sehingga berpotensi terjadi pelanggaran konstitusional.

"Akan terjadi kekosongan pemerintah yang perkepanjangan kalau itu menjadi alasannya. Artinya akan terjadi juga pelanggaran konstitusional oleh pemerintah," ujar dia.

"Bayangkan, 270 daerah ini penundaan terjadi kekosongan pemerintah. Maka supaya itu tidak terjadi, dicarikan solusi," sambung dia.

Ali mengatakan, titik tengahnya, KPU harus membuat regulasi yang dilengkapi dengan sanksi yang tegas agar pelaksanaan pilkada bisa digelar dengan baik.

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Meningkat, KPU Belum Berencana Tunda Pilkada 2020

"Kalau kita sepakati regulasi di KPU tidak ada pertemuan orang dengan orang dan (kampanye) lewat TV, YouTube dan poinnya adalah mengetahui pikiran kandidatnya," ucap dia.

Lebih lanjut, terkait UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota yang menyatakan penundaan pelaksanaan pilkada bisa dilakukan jika ada bencana non-alam, Ali kembali menekankan, tahapan pilkada tetap dilaksanakan karena penundaannya akan membuat terjadi kekosongan pemerintahan di daerah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Hampir 1 Juta Kasus Covid-19 dan Terbatasnya Vaksin

UPDATE: Hampir 1 Juta Kasus Covid-19 dan Terbatasnya Vaksin

Nasional
Konsep 'Polri Presisi' Listyo Sigit Dinilai Cocok untuk Hadapi Tantangan Zaman

Konsep "Polri Presisi" Listyo Sigit Dinilai Cocok untuk Hadapi Tantangan Zaman

Nasional
Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X