Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Covid-19 Masih Lama, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Kompas.com - 18/09/2020, 16:09 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun vaksin untuk Covid-19 sedang dikembangkan saat ini.

Pakar Kesehatan Masyarakat Ede Surya Darmawan mengatakan, vaksin untuk Covid-19 membutuhkan proses yang sangat lama sehingga satu-satunya cara adalah dengan menerapkan protokol kesehatan agar bisa terhindar.

Salah satu protokol kesehatan yang wajib dilakukan adalah memakai masker.

"Yang harus dipahami, vaksin memang upaya untuk membangun imunitas tubuh melalui program vaksinasi, tapi dalam prosesnya pengembangan vaksin tidak semua berhasil. Kita tidak mengharapkan vaksin Covid-19 gagal, tapi uji coba juga butuh waktu," kata Ede dalam talkshow di BNPB, Jumat (18/9/2020).

Baca juga: Strategi Pemberian Vaksin Covid-19 di Indonesia, Target 70 Persen hingga Herd Immunity

Ede mengatakan, apabila vaksin yang tengah dikembangkan tersebut selesai Februari, maka itu baru menyelesaikan satu proses saja.

Sebab, setelah itu masih ada proses lainnya seperti review, perizinan, sampai bisa diproduksi secara massal.

"Untuk produksi banyak mencapai 80 persen penduduk Indonesia sama dengan 200 juta, itu juga butuh waktu, paling cepat pertengahan tahun depan dan belum tentu kita dapat duluan. Karena pasti yang dokter, petugas medis diprioritaskan, karena mereka yang terus menerus berhadapan dengan pasien," kata Ede.

Jika menunggu vaksin, kata Ede, maka bisa diperhitungkan berapa banyak lagi kasus Covid-19 di Tanah Air akan bertambah.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 3.891, Kini Ada 236.519 Kasus Covid-19 di Indonesia

Apabila pandemi masih berlangsung 9 bulan lagi, kata dia, maka diperkirakan akan ada 90 putaran penambahan kasus lagi.

Jika saat ini setiap tiga hari kasus berjumlah 10.000, maka 90 putaran dikali 10.000 sehingga akan ditemukan 900.000 kasus baru.

"Pertanyaannya, apakah kita mau jadi salah satu di dalamnya? Jadi mari sama-sama disiplin terapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker salah satunya," kata dia.

Menurut Ede, mengenakan masker merupakan sebuah tindakan proteksi yang wajib dilakukan semua orang dalam menghadapi pandemi ini.

Ia pun berharap pemerintah tak bosan mengingatkan masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan utamanya adalah mengenakan masker.

Baca juga: Pakar: Masyarakat Diharapkan Sadar Tak Mengenakan Masker adalah Salah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com