Kompas.com - 17/09/2020, 18:14 WIB
Pengendara melintas di depan mural Pemilu 2020 di kawasan Jati Raya, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (28/8/2020). Mural tersebut dibuat sebagai salah satu bentuk sosialisasi serta ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/wsj. ANTARA FOTO/Umarul FaruqPengendara melintas di depan mural Pemilu 2020 di kawasan Jati Raya, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (28/8/2020). Mural tersebut dibuat sebagai salah satu bentuk sosialisasi serta ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap penyelenggara pemilu memastikan seluruh anak yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih di Pilkada 2020 diberikan hak pilih.

Hal ini dikatakan oleh Komisioner KPAI Jasra Putra dalam acara Sosialisasi Surat Edaran Bersama Pilkada Ramah Anak, Kamis (17/9/2020).

"Kita berharap sangat untuk memastikan bahwa anak-anak kita yang memiliki hak pilih itu dipastikan haknya diberikan," kata Jasra.

Baca juga: Bawaslu: Kerumunan di Pilkada akan Dibubarkan Seperti Pembubaran Unjuk Rasa

Jasra berharap semua anak yang sudah memenuhi syarat pemilihan umum bisa mengikuti Pilkada 2020. Sehingga, pelaksanaan Pilkada 2020 bisa berjalan dengan baik dan tetap ramah anak.

"Sehingga anak-anak kita juga memiliki pengalaman berdemokrasi melalui pilkada ini. Dan tentu demokrasi yang ramah dan mensejahterakan bagi mereka," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, pendidikan politik bagi anak harus diperhatikan, meskipun mereka belum menginjak usia 17 tahun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Usia 17 tahun merupakan tanda bagi seorang warga negara Indonesia bisa menggunakan hak pilihnya.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Konser Musik Fisik Diganti ke Digital saat Kampanye Pilkada

"Anak, kalau mereka belum jadi pemilih, belum usia 17 tahun, sampai batas sebelum usia 17 tahun kita tidak boleh tidak memperhatikan pendidikan politik bagi mereka," ujar Arief dalam penandatanganan Surat Edaran Bersama tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 yang Ramah Anak, Jumat (11/9/2020).

Arief mengatakan, anak memang dilarang mengikuti sejumlah tahapan dalam pemilihan umum, seperti kampanye.

Akan tetapi, menurut dia, pendidikan politik tentang seluk-beluk tetap diperlukan.

"Jadi dilarang melibatkan mereka (anak) dalam kegiatan kampanye bukan berarti tidak memberikan pendidikan politik khususnya kepemiluan kepada mereka," ujar Arief.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Nasional
Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Nasional
Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Nasional
Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Nasional
Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Nasional
Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Nasional
Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Nasional
KPK Geledah 5 Lokasi di Hulu Sungai Utara Terkait Dugaan Suap

KPK Geledah 5 Lokasi di Hulu Sungai Utara Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang 'Back Up' Mafia Tanah

Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

Nasional
Puan Minta Sekolah Tak Curi Start Pertemuan Tatap Muka, Keselamatan Murid Prioritas

Puan Minta Sekolah Tak Curi Start Pertemuan Tatap Muka, Keselamatan Murid Prioritas

Nasional
Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

Nasional
Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

Nasional
BNPB Kirimkan 3 Juta Masker untuk Menunjang Kegiatan PON XX

BNPB Kirimkan 3 Juta Masker untuk Menunjang Kegiatan PON XX

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.