Regulasi Pelaksaan Pilkada 2020 Dinilai Tak Mampu Cegah Pelanggaran Protokol Covid-19

Kompas.com - 17/09/2020, 15:09 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemantauan Pemilu Daerah Komnas HAM Tahun 2020 Hairansyah menilai, regulasi yang telah disusun pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan Pilkada 2020 tidak mampu mencegah pelanggaran protokol Covid-19.

Menurut Hairansyah, hal ini terbukti dari banyaknya kasus pelanggaran protokol Covid-19 oleh bakal pasangan calon pilkada saat hari pendaftaran pada 4-6 September lalu.

"Dari proses regulasi dan institusi yang ada, terutama yang terkait pelaksanaan protokol Covid-19 atau pilkada di masa pandemi, nampak sekali ada ketidakmampuan institusi dan regulasi untuk melakukan pencegahan," katanya dalam diskusi daring Komnas HAM, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: 2 Bakal Paslon Pilkada Wonogiri Telah Lengkapi Berkas Perbaikan

Dia mengatakan, persoalan ini sebetulnya berakar dari buruknya respons pemerintah menangani pandemi Covid-19.

Tim pengkajian dan penelitian Komnas HAM telah menyampaikan 18 rekomendasi kepada pemerintah setelah melakukan pemantauan terhadap berbagai kebijakan pemerintah sejak awal pandemi.

Salah satu rekomendasi Komnas HAM yaitu agar pemerintah memperkuat peraturan perundang-undangan untuk penanganan Covid-19.

"Salah satunya soal penguatan perundang-undangan. Artinya, penguatan legalitas dari ketentuan yang mengatur soal bagaimana menangani Covid-19 ini sendiri. Ini juga yang berdampak sampai sekarang," ujar Hairansyah.

Namun, di saat peraturan penanganan pandemi Covid-19 dan penerapannya masih jauh dari harapan, pemerintah kemudian memutuskan menyelenggarkan pilkada pada Desember 2020.

Hairansyah mengatakan, Pilkada 2020 merupakan perhelatan besar yang rawan diwarnai kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan kerumunan massa.

Baca juga: Kemendagri: Dunia Tutup Konser Musik, Aneh kalau Diizinkan di Pilkada

Menurut dia, tanpa regulasi yang memadai, protokol Covid-19 tidak dapat diterapkan dengan maksimal.

"Dalam situasi ini akan ada event yang sangat besar yaitu pilkada di sekian ratus kabupaten/kota dan provinsi yang di dalamnya ada kegiatan yang berpotensi terjadi kerumunan," ujar dia. 

"Padahal salah satu dari 3M yang dianjurkan, yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak ini dalam konteks pilkada, misal saat pendaftaran, hampir tidak bisa diterapkan," kata Hairansyah.

Karena itu, Hairansyah mengatakan, pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu betul-betul mempertimbangkan untuk melanjutkan pelaksanaan Pilkada 2020.

Ia mengatakan, UU Nomor 6 Tahun 2020 memungkinkan pilkada ditunda hingga pandemi berakhir.

"Perppu Nomor 2/2020 yang jadi UU Nomor 6/2020 itu mensyaraktkan mempertimbangkan penundaan karena pandemi dan bisa dilanjutkan kalau ini sudah berakhir. Jadi ada syarat undang-undang yang terpenuhi untuk dilakukan penundaan," kata dia. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X