Menko PMK Sebut SMK dan Pelaku Industri Harus Berjalan Beriringan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sekolah menengah kejuruan (SMK) harus terkoneksi dengan industri agar lulusannya memiliki keahlian sesuai kebutuhan para pelaku industri itu.

Untuk menghubungkan keduanya, menurutnya, perlu ada campur tangan pemerintah daerah (Pemda).

"Peranan SMK dan pelaku industri harus berjalan beriringan. Peranan pemerintah daerah juga sangat penting," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Selasa (15/9/2020).

"Artinya, jangan sampai ada sekolah SMK yang baru berdiri tapi belum memiliki koneksi dengan pelaku industri,” lanjut dia.

Baca juga: Kerja Sambil Kuliah demi Tingkatkan Karier, Ini Tantangan yang Dihadapi Lulusan SMK

Muhadjir mengatakan, semasa masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, ia melakukan perombakan kurikulum SMK.

Dia melibatkan pelaku industri dalam menyusun kurikulum demi menyelaraskan kebutuhan lapangan.

"Jadi nanti yang menentukan kurikulum SMK bukan hanya pemerintah melainkan juga pelaku industri atau pemberi kerja. Bahkan kapasitasnya hingga 70 persen,” kata Muhadjir.

Baca juga: SMK Indonesia Tak Kalah dari Negara Lain, Ini Kata Dirjen Diksi

Muhadjir mengatakan, langkah tersebut juga merupakan salah upaya agar menghasilkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang mumpuni dalam menghadapi bonus demografi.

Apalagi salah satu keuntungan Indonesia dalam bonus demografi tersebut karena memiliki usia produktif yang berlimpah.

"Hal ini dimulai dengan mendorong penuh SMK di berbagai daerah. SMK saat ini tengah kami sesuaikan dengan kebutuhan industri di daerah masing-masing," ucap dia.