Wapres Sebut Data Pemerintah yang "Berkabut" Jadi Masalah Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, salah satu kelemahan pemerintah dalam menjalankan birokrasi adalah data yang masih belum jelas.

Ma'ruf pun mengibaratkan data yang dimiliki pemerintah untuk dijadikan acuan saat bekerja saat ini masih berkabut.

"Di antara beberapa data, kelemahan yang saya lihat, salah satunya adalah lemahnya data. Data kita masih sangat lemah, masih banyak berkabut belum begitu jelas," ujar Ma'ruf saat bertemu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam konferensi video, Selasa (15/9/2020).

Oleh karena itu, menurut dia, kabut-kabut yang menghalangi data tersebut harus dihilangkan.

Baca juga: Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Beri Pelajaran tentang Perlunya Percepat Reformasi Birokrasi

Salah satu contoh nyata masih belum jelasnya data adalah saat akan dibagikannya bantuan sosial (bansos) dampak pandemi Covid-19.

"Kita harus bisa menghilangkan kabut data ini. Data ada, tapi masih berkabut," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, salah satu permasalahan data ini sangat terasa di masa pandemi Covid-19.

Dengan demikian, reformasi birokrasi pun perlu dipercepat agar pelayanan kepada masyarakat pun lebih cepat.

Selain persoalan data, masih banyaknya regulasi dan kewenangan yang saling tumpang tindih juga terjadi di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Wapres: Birokrasi Lambat Jadi Sumbatan Pemulihan Akibat Pandemi

Hal tersebut membuat eksekusi kebijakan pun semakin sulit.

"Itu terasa ketika ada pandemi sehingga terjadi pelambatan-pelambatan eksekusi dan juga prosedur yang kurang mendukung kecepatan eksekusi kebijakan," kata dia.

Selain itu, menurut Ma'ruf Amin, masih terlihat adanya ego sektoral secara jelas. Dia mengakui, belum tampak kerja sama yang seiring sejalan dan malah terjadi tarik-menarik kepentingan.

"Kita ingin membangun mengenai collaborative working-nya masih ada hambatan-hambatan. Jadi Covid-19 ini banyak pelajaran buat kita dalam rangka menuntaskan reformasi birokrasi," ucap dia.