Daerah Sekitar Ibu Kota Diminta Siapkan Kebijakan Dukung PSBB DKI Jakarta

Kompas.com - 15/09/2020, 14:19 WIB
Warga beraktivitas di kawasan Bundaran Indonesia, Jakarta, Minggu (13/9/2020). Jelang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang rencananya dilaksanakan pada Senin (14/9/2020) masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan di luar rumah. ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTOWarga beraktivitas di kawasan Bundaran Indonesia, Jakarta, Minggu (13/9/2020). Jelang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang rencananya dilaksanakan pada Senin (14/9/2020) masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan di luar rumah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta daerah di sekitar DKI Jakarta, seperti Bogor, Depok, Bekasi, serta Tangerang dan Tangerang Selatan menyiapkan kebijakan untuk mendukung diterapkannya pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Netty mengatakan, daerah sekitar perlu diajak bicara oleh Pemprov DKI Jakarta karena banyak warga dari wilayah tersebut yang bekerja di Ibu Kota.

"Daerah sekitar perlu diajak bicara karena sebagian warga yang bekerja di Jakarta tinggal di Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Agar walikota atau bupati di wilayah penyangga dapat menyiapkan regulasi dan dukungan yang tepat," ujar Netty kepada Kompas.com, Selasa (15/9/2020).

Baca juga: DMI Imbau Masjid di DKI Tak Gelar Shalat Jumat Selama PSBB

Menurut Netty, pemberlakuan pengetatan PSBB tersebut wajar karena DKI Jakarta merupakan ibu kota negara yang menjadi barometer nasional.

Dengan demikian, langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun dinilainya perlu diapresiasi mengingat lonjakan kasus dan fasilitas kesehatan yang mulai berkurang di Ibu Kota.

"Saya berharap PSBB ini efektif menurunkan lonjakan kasus," kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Netty menilai agar komunikasi dan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pusat juga wajib dilakukan.

Tujuannya adalah agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan untuk kesuksesan PSBB tersebut.

Baca juga: Sikap Jokowi soal Pengetatan Kembali PSBB DKI Jakarta...

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB secara ketat mulai 14-27 September 2020.

Pemberlakuan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Sebelumnya, PSBB di Ibu Kota sempat dilonggarkan dengan memberlakukan PSBB transisi yang dilaksanakan pada 5 Juni hingga 10 September 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Laksda Anwar Saadi Ditunjuk Jadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Laksda Anwar Saadi Ditunjuk Jadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Nasional
Epidemiolog: PPKM Mikro Oke, tetapi 3M Harus Ditingkatkan

Epidemiolog: PPKM Mikro Oke, tetapi 3M Harus Ditingkatkan

Nasional
Panglima TNI Mutasi 104 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Panglima TNI Mutasi 104 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Nasional
Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Nasional
Pesan AHY kepada Kepala Daerah Kader Demokrat: Tak Ada yang Lebih Bernilai dari Nyawa

Pesan AHY kepada Kepala Daerah Kader Demokrat: Tak Ada yang Lebih Bernilai dari Nyawa

Nasional
Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Nasional
'Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat...'

"Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat..."

Nasional
Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Nasional
IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Nasional
Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Nasional
2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

Nasional
Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Nasional
Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X