Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BIN Bentuk Pasukan Khusus, Syarif Hasan: Berpotensi Timbulkan Masalah

Kompas.com - 14/09/2020, 19:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai, Badan Intelijen Negara tidak memiliki payung hukum untuk membentuk pasukan khusus.

Pembentukan pasukan khusus, imbuh dia, justru berpotensi menimbulkan polemik, lantaran kekuatan bersenjata selama ini menjadi ranah TNI dan Polri.

"Hanya dua lembaga itu yang memiliki mandat konstitusional untuk mengadakan pasukan bersenjata," kata Syarief dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2020), seperti dilansir dari Antara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, tidak ada klausul yang mengatur bahwa BIN boleh memiliki pasukan bersenjata.

Baca juga: BIN Dinilai Tak Boleh Punya Pasukan Pemukul, Kecuali...

Oleh sebab itu, ruang lingkup pengamanan yang dilakukan BIN hanya sebatas pada fungsi intelijen, dan tidak memerlukan pasukan khusus yang menenteng senjata laras panjang.

"BIN merupakan badan intelijen, bukan pasukan bersenjata, anggota BIN pun tidak hanya berasal dari kalangan militer, tetapi juga berasal dari kalangan sipil. Membuat pasukan bersenjata dalam lembaga yang juga dihuni oleh kalangan sipil adalah sesuatu yang bermasalah," ujarnya.

Ia pun menilai, langkah BIN membentuk pasukan khusus justru menjauhkannya dari ruhnya sebagai lembaga intelijen yang bekerja secara rahasia, alih-alih membangun intelijen kelas dunia.

Selain itu, ia meminta, agar BIN tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga intelijen.

Politikus Partai Demokrat itu juga mendesak agar Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan terkait pembentukan pasukan khusus tersebut. Mengingat, kinerja BIN yang berada di bawah presiden langsung sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 73/2020.

Baca juga: Saat BIN Pamerkan Pasukan Khusus Bernama Rajawali...

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo membagikan sebuah video berdurasi 38 detik yang menunjukkan parade militer pasukan khusus BIN, Rajawali.

Video tersebut diambil saat acara Inagurasi Peningkatan Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di Plaza STIN, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/9/2020) lalu.

Dari video yang beredar, beberapa personel terlihat menggunakan seragam kamuflase militer.

"Pasukan khusus intelijen Rajawali BIN memang beda. Selamat! Penampilan yang luar biasa. Jaga Indonesia. Jaga NKRI," tulis Bamsoet di Instagram pribadinya pada Rabu (9/9/2020).

Namun demikian, hingga kini belum diketahui dari mana saja pasukan khusus Rajawali ini.

Hingga berita ini ditayangkan, Deputi VII BIN Wawan Purwanto belum memberikan respons pesan singkat Kompas.com mengenai keberadaan pasukan khusus Rajawali itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com