Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Negara Maju dan Berkembang Sama-sama Tak Siap Hadapi Covid-19

Kompas.com - 11/09/2020, 12:01 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut seluruh negara tidak ada yang siap dalam menghadapi pandemi virus corona Covid-19. Sebab, pandemi ini telah menyebabkan krisis multidimensi dari sisi kesehatan dan ekonomi.

"215 negara harus menghadapi permasalahan kesehatan dan permasalahan ekonomi yang sangat rumit, sangat-sangat rumit," kata Jokowi dalam orasi ilmiah Dies Natalis 63 Tahun Unpad melalui video conference, Jumat (11/9/2020).

"Tidak ada satu negara pun yang mempunyai pengalaman untuk itu. Negara maju atau negara berkembang sama-sama tidak siap menghadapi tantangan ini," sambungnya.

Baca juga: Menko Airlangga Yakin Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Sama Penting

Jokowi menyebut, permasalahan yang luar biasa ini ini harus dihadapi dengan cara-cara yang tak biasa pula. Untuk itu, seluruh pihak harus menyesuaikan diri dengan perubahan.

"Mindset kita harus berubah. Budaya kerja kita harus berubah. Cara kerja kita juga harus berubah," kata dia.

Termasuk dalam kehidupan sehari-hari, banyak perubahan dalam standar keseharian masyarakat. Hal yang dulu dianggap tidak wajar sekarang justru menjadi keharusan.

"Kita harus jaga jarak, pakai masker, bahkan pakai faceshield. Kita harus bekerja dari rumah, kuliah dari rumah dan bersilaturahim secara virtual," katanya.

Baca juga: Sempat Diisolasi di RS, Istri Wali Kota Depok Sembuh dari Covid-19

Jokowi menyebut standar normalitas telah berubah, bukan hanya normalitas terkait kesehatan, namun juga normalitas terkait budaya kerja dan cara kerja.

Normalitas baru juga harus diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di universitas.

Ia menekankan, dosen yang baik adalah dosen yang memfasilitasi mahasiswanya belajar kepada siapa saja, melalui media apa saja, dan dilakukan kapan saja.

Perguruan tinggi yang baik adalah yang membangun ekosistem merdeka belajar dan memanfaatkan materi dan media belajar yang terbuka luas.

"Untuk itu, kita tak boleh terjebak dalam rutinitas. Kita harus punya waktu, energi, dan keberanian untuk melakukan perubahan. Kita harus terus menerus mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan dan mengembangkan Iptek," kata Kepala Negara.

Sampai Kamis (10/9/2020) kemarin, kasus positif Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.

Baca juga: 109 Dokter Meninggal karena Covid-19, PB IDI Minta Pemerintah Tegas

Berdasarkan data pemerintah, ada penambahan 3.861 kasus Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Angka tersebut merupakan penambahan paling tinggi sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret lalu.

Dengan demikian, jumlah akumulasi pasien positif Covid-19 di Indonesia saat ini sebanyak 207.203 orang.

Dari jumlah itu, 147.510 orang dinyatakan sembuh, sementara 8.456 orang meninggal dunia. Kasus Covid-19 di Indonesia diketahui telah menyebar di 489 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com