Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Anggarkan Rp 40,8 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Kompas.com - 07/09/2020, 12:56 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melanjutkan anggaran prioritas pemulihan ekonomi nasional (PEN) ke tahun 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, program yang dilanjutkan salah satunya terkait dengan pengadaan vaksin Covid-19.

"Yang pertama tentu pengadaan vaksin itu sendiri, karena pengadaan vaksin ini beberapa perusahaan sudah mempersiapkan," kata Airlangga dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2020).

Pengadaan dan distribusi vaksin, ujar Airlangga, tetap menjadi prioritas.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Rp 3,3 Triliun untuk Bayar DP Vaksin Covid-19

Hal ini sejalan dengan penjelasan Presiden Joko Widodo bahwa ekonomi baru bisa benar-benar pulih apabila penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan bisa dilakukan dengan optimal.

Selain vaksin Merah Putih yang diproduksi lokal, pemerintah juga memesan vaksin produksi asing sebagai tahap awal vaksinasi.

Vaksin tersebut adalah kerja sama Bio Farma dengan perusahaan asal China, Sinovac.

Selain itu, ada juga kerja sama Kimia Farma dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab, Group 42.

Baca juga: WHO: Nasionalisme Vaksin Hambat Penghentian Pandemi Covid-19

"Sinovac menyiapkan 290 juta (dosis vaksin) dan G42 menyiapkan 30 juta (dosis vaksin) di tahun ini. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 3,8 triliun dan tahun depan secara multiyears ada Rp 37 triliun," ujar Airlangga.

Dengan demikian, total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pengadaan vaksin ini mencapai Rp 40,8 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com