16 Tahun Terbunuhnya Munir, Komnas HAM Usul 7 September Jadi Hari Perlindungan Pembela HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam berpandangan, 7 September selayaknya diperingati sebagai Hari Perlindungan Para Pembela HAM Indonesia.

Hal itu disampaikan Anam dalam rangka memperingati kematian aktivis dan pejuang HAM, Munir Said Thalib, tepat 16 tahun silam.

“Pentingnya 7 September sebagai Hari Perlindungan Para Pembela HAM, bukan hanya untuk mengenang Cak Munir, namun lebih jauh adalah merawat semangat dan ide perlindungan pembela HAM Indonesia itu sendiri, agar keadilan dan kesejahteraan berbasis HAM terwujud di Indonesia,” ucap Anam melalui keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

Baca juga: Khofifah: Museum HAM Munir Akan Jadi Pembelajaran tentang Demokrasi

Anam mengungkapkan, kematian Munir menjadi hari duka bagi gagasan tata kelola negara berbasis HAM di Tanah Air.

Menurut Anam, almarhum Munir melihat bagaimana kontribusi pembela HAM untuk memperbaiki kondisi negara, termasuk membangun kesejahteraan.

Pembela HAM yang dimaksud tak hanya aktivis yang berjuang melawan kekerasan.

Namun, juga mencakup para guru di daerah terpencil, inisiator di kampung yang memperkuat ekonomi, hingga mereka yang merawat hutan dan menyelamatkan hewan.

Akan tetapi, usaha para pembela HAM tak sejalan dengan perlindungan dari negara. Banyak dari para pembela HAM yang dikriminalisasi, mendapat kekerasan maupun perlakuan kejam lainnya.

Baca juga: Sulitnya Ungkap Laporan TPF Kasus Munir sejak Era SBY hingga Jokowi...

Isu perlindungan bagi para pembela HAM itulah yang getol disuarakan oleh Munir.

"Peran Cak Munir dalam kampanye perlindungan pembela HAM sangat besar, dan Cak Munir salah satu pioner dalam pembelaan para pembela HAM di Indonesia," ucapnya.

Selain itu, menurut Anam, tema penting lainnya dalam sepak terjang Munir perihal hubungan sipil militer dalam tata kelola negara berbasis HAM.

“Jika hubungan ini, saat ini sesuai harapan, maka peristiwa Mapolsek Ciracas yang diserbu, atau berbagai kasus kekerasan lainnya yang melibatkan hubungan sipil militer tidak akan terjadi,” tutur Anam.

"Dan negara kita akan memiliki militer yang tangguh dan lebih profesional dalam pertahanan negara," sambung dia.

Baca juga: 16 Tahun Kasus Pembunuhan Munir, Janji Jokowi Kembali Ditagih