Indonesia Dinilai Berpotensi Alami Resesi Demokrasi

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Herzaky Mahendra Putra menilai, Indonesia memiliki potensi mengalami resesi demokrasi.

Itu, kata dia, bisa terjadi jika upaya pembungkaman suara masyarakat oleh sejumlah pihak tak dikenal terus dibiarkan.

"ILUNI UI meminta pemerintah dan publik memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini," kata Herzaki Mahendra Putra seperti dikutip Antara, Minggu (6/9/2020).

Menurut Herzaky, ada upaya teror dari pihak tak dikenal dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, yakni kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.

Baca juga: Demokrasi sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat

Seperti yang dialami situs resmi dan akun media sosial beberapa media massa nasional dan akademisi.

"Jika dulu kudeta merupakan ancaman secara langsung yang dirasakan oleh demokrasi, kini demokrasi menderita secara diam-diam," katanya.

Herzaki mengatakan, demokrasi di berbagai belahan dunia digerus dengan berbagai cara. Di antaranya dengan mendelegitimasi oposisi, mengintimidasi eksekutif bisnis, menyerang media massa.

Lalu, mempengaruhi otoritas pemilu, mempolitisasi layanan keamanan, maupun melemahkan institusi negara dan sipil.

Menurut dia, kondisi ini sudah mulai terjadi dalam beberapa tahun terakhir, baik di Amerika Serikat, Amerika Latin, maupun di negara-negara di Eropa.

Baca juga: Mahfud MD: Demokrasi Sekarang Bikin Pemerintah Serba Salah

Herzaky meminta, pemerintah menunjukkan ketegasan kepada pihak-pihak yang berusaha membungkam suara-suara kritis melalui upaya peretasan situs maupun media sosial, dan cara-cara lainnya.

"Harus ada arahan jelas dari pemerintah kepada aparat terkait, agar tindakan yang berpotensi menggerus demokrasi, diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat percaya kalau upaya pembungkaman suara kritis ini, bukan berasal dari tangan kekuasaan," kata Herzaky.

"Pemerintah memiliki seluruh infrastruktur yang diperlukan, untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia tetap sehat dan adil," lanjutnya.