Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, LSI Ungkap Potensi Penurunan Pemilih

Kompas.com - 05/09/2020, 14:55 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia ( LSI), Djayadi Hanan, menyatakan, ada potensi penurunan partisipasi pemilih sebanyak 20 hingga 60 persen di Pilkada 2020 mendatang.

Hal ini disebabkan masih banyak pemilih yang enggan datang ke TPS karena situasi pandemi Covid-19 saat ini.

"Katakan ada sekitar 20-46 persen masyarakat yang enggan atau kemungkinan besar tidak mau datang ke TPS, itu artinya potensi penurunan partisipasi," kata Djayadi dalam diskusi daring "Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal", Sabtu (5/9/2020).

Baca juga: Sisa 2 Hari Pendaftaran Peserta Pilkada, Mendagri Minta Larangan Pengumpulan Massa DIpatuhi

Angka tersebut didapatkan LSI setelah melakukan survei mengenai Pilkada 2020 di belasan daerah yang mengikuti pilkada.

Namun, dalam kesempatan itu Djayadi tidak menjelaskan secara rinci soal metode dan responden survei.

Djayadi menjelaskan, tingat partisipasi Pilkada 2018 yaitu sebanyak 73,42 persen.

Menurut dia, penurunan partisipasi secara tajam tentu akan menimbulkan pertanyaan.

"Tentu secara politik menjadi pertanyaan kalau pilkada ini terlalu tajam penurunan partisipasinya. Bukan karena pemilih tidak mau ke TPS, tapi karena pemilih punya ketakutan datang ke TPS akibat pandemi," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu: 141 Bakal Paslon Bawa Massa Saat Daftar Peserta Pilkada 2020

Persoalan lain yang dicatat LSI dalam pelaksanaan pilkada pada 9 Desember, yaitu tentang kampanye para pasangan calon kepala daerah.

Di masa pandemi ini, petahana memiliki keleluasaan untuk tampil di publik.

Sementara itu, kampanye daring yang akan dijalani paslon lainnya terkendala menjangkau masyarakat yang tidak punya akses internet.

"Kampanye daring sulit menjangkau pemilih tanpa akses internet, itu bagaimana caranya pemilih tanpa akses internet punya kesempatan dapat sosialisasi tanpa menimbulkan masalah dari sisi kesehatan," kata Djayadi.

Baca juga: Mahfud: Anggaran Tambahan Pilkada Rp 5 Triliun, Protokol Kesehatan Harus Sungguh-sungguh

Ia sendiri mengaku khawatir penyelenggaraan Pilkada 2020 menjadi klaster baru penularan Covid-19.

Djayadi berharap penyelenggara pemilu dapat mendisplinkan proses pelaksanaan pilkada secara agar berlangsung aman dan tertib.

"Saat melihat pendaftaran hari pertama, kekhawatiran saya itu makin meningkat bahwa pilkada bisa jadi super spreader Covid-19, jadi klaster baru Covid-19," ujarnya.

"Mungkin yang dikontrol langsung penyelanggara bisa disiplinkan, seperti proses di TPS. Tapi kampanye siapa yang bisa menjamin?" kata Djayadi Hanan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X