Kompas.com - 04/09/2020, 17:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, Effendi Buhing bersama Koalisi Keadilan untuk Kinipan mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Jumat (4/9/2020) siang.

Kedatangannya guna meminta perlindungan hukum pasca-kriminalisasi yang dialaminya bersama lima warga lainnya.

"Menyampaikan ada situasi terkini di sana yang sedang memerlukan tindakan khusus dari Komnas HAM agar ada jaminan perlindungan hukum kepada warga di sana," ujar Direktur Advokasi dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Muhammad Arman kepada Kompas.com, Jumat (4/9/2020).

Baca juga: Menyoal Penangkapan Effendi Buhing, Pejuang Adat Laman Kinipan

Effendi Buhing diterima langsung oleh dua komisioner Komnas HAM.

Keduanya yakni Komisioner Pengkajian dan Penelitian Sandrayati Moniaga serta Komisioner Subkomisi Penegakkan HAM Hairansyah.

Arman mengatakan, Effendi Buhing juga mengadukan perlakukan sewenang-wenang aparat kepolisian Polda Kalimantan Tengah.

Perlakuan berupa kekerasan diterimanya saat ditangkap polisi.

Arman mengatakan, tindakan aparat kepolisian seolah memposisikan Effendi Buhing seolah-olah teroris.

"Ada tindakan semena-mena dari kepolisian yang mengkriminalisasi warga, ada enam orang, termasuk Pak Effendi Buhing yang diperlakukan seperti teroris," kata Arman.

Sebelumnya, koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi nasional ini juga telah mengadukan peristiwa kriminalisasi warga adat Laman Kinipan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Koalisi melaporkan ke LPSK pada Rabu (2/9/2020).

Arman berharap, Komnas HAM dapat berkoordinasi dengan LPSK dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Laman Kinipan yang tengah getol menolak perluasan kebun sawit PT Sawit Mandiri Lestari (SML).

"Setidaknya untuk menghentikan cara-cara intimidasi penangkapan yang tidak beradab dan jangan ada lagi tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat adat," kata Arman.

Baca juga: 24 Jam Setelah Ditangkap, Effendi Buhing Dibebaskan dari Tahanan

Sebelumnya, Effendi Buhing dibawa paksa dari rumahnya oleh belasan aparat bersenjata lengkap dari Polda Kalimantan Tengah dibantu Polres Lamandau, pada Rabu (26/8/2020).

Proses penangkapan Buhing direkam oleh istrinya dan disebarkan melalui media sosial.

Video yang segera menjadi viral tersebut memicu gelombang protes, terutama dari kalangan aktivis lingkungan.

Mereka mempertanyakan alasan dan prosedur penangkapan terhadap Buhing. Terlebih, polisi terkesan tertutup mengenai posisi Buhing.

Sehari berikutnya, Effendi Buhing pun dibebaskan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Nasional
Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Nasional
Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Nasional
MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

Nasional
Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.