BPOM Sebut Perlu Ada Kolaborasi dengan OKI dalam Mengembangkan Vaksin Covid-19

Kompas.com - 04/09/2020, 15:22 WIB
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito Ambaranie Nadia K.MKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menilai perlu adanya kerja sama dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam mengembangkan obat dan vaksin Covid-19.

Menurut Penny, koordinasi antara National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs) dan industri farmasi di negara-negara OKI perlu segera dilaksanakan.

Dengan demikian, terjadi percepatan implementasi Deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi NMRAs OKI yang merupakan hasil pertemuan dengan Kepala Otoritas Regulator Obat Negara Anggota OKI pada 21-22 November 2018 lalu.

Baca juga: BPOM: 1.800 Orang Daftar Jadi Relawan Uji Coba Vaksin Covid-19 Sinovac

"Sejalan dengan perkembangan pandemi Covid-19, BPOM memandang perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antara NMRAs dan industri farmasi negara anggota OKI dalam rangka pengembangan obat dan vaksin sebagai langkah strategis terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 secara global," ujar Penny, dikutip dari keterangan pers, Jumat (4/9/2020).

Penny menuturkan, BPOM telah bertemu dengan Tim Sekretariat OKI untuk menjajaki kerja sama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari pertemuan itu disepakati adanya pertemuan teknis NMRAs dan industri farmasi negara-negara OKI terkait kerja sama pengembangan obat dan vaksin Covid-19.

Baca juga: BPOM: Belum Ada Obat atau Vaksin Definitif untuk Covid-19

Adapun Deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi bertujuan meningkatkan kolaborasi antara otoritas regulator obat negara anggota OKI dalam mendukung kemandirian obat dan vaksin tahun 2019-2021.

Hasil pertemuan tersebut telah disahkan dalam Pertemuan the Islamic Conference of Health Ministers (ICHM) ke-7 tanggal 15-17 Desember 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Termasuk juga diadopsi ke dalam Resolusi Nomor 4/7-ICHM mengenai Self-Reliance in Supply and Production of Medicines, Vaccines and Medical Technologies.

"Dalam kerja sama dengan OKI, Indonesia melalui BPOM telah membantu meningkatkan kapasitas regulator di negara anggota OKI dalam melakukan pengawasan obat dan makanan," kata Penny.

Baca juga: BPOM: Uji Klinis Obat Covid-19 Unair Belum Valid, Harus Diperbaiki

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Nasional
UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional
Menkominfo: Penanganan Covid-19 Butuh Waktu karena Jumlah Penduduk yang Besar

Menkominfo: Penanganan Covid-19 Butuh Waktu karena Jumlah Penduduk yang Besar

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Nasional
Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Nasional
Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X