Bertemu Wapres, Prabowo Sebut 4 Negara Tertarik Investasi Program "Food Estate"

Kompas.com - 03/09/2020, 20:04 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat menerima Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kediaman dinas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat menerima Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kediaman dinas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah negara disebut akan berinvestasi dalam program food estate atau lumbung pangan nasional yang digagas Pemerintah Indonesia.

Hal tersebut diutarakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinas wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2020).

"Pak Prabowo cerita, karena investasi ini akan berangkat dari dana negara. Berikutnya ada dana-dana dari investasi, karena yang tertarik dengan konsep ini ada berbagai negara juga," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: Wapres Terima Prabowo Subianto, Bahas Proyek Lumbung Pangan

Masduki mengatakan, dalam laporannya tersebut, Prabowo menyebut setidaknya empat negara yang tertarik untuk berinvestasi di program food estate.

Keempat negara tersebut adalah Korea Selatan, Abu Dhabi, Qatar dan China.

"Mereka tertarik untuk berinvestasi di sektor pangan, karena ini semuanya akan berebut pangan ke depan, maka nantinya itu dimungkinkan Indonesia bisa kolaborasi," kata Masduki.

Dalam laporannya, Prabowo menyebut ada 1,4 juta hektare lahan di berbagai daerah yang akan dijadikan lumbung pangan.

Lahan-lahan itu sebagian akan digunakan untuk menghasilkan bagi beras dan komoditas non-beras, seperti singkong, sagu, sorgum dan jagung.

"Saat ini sedang dilakukan survei untuk lumbung pangan tersebut dan direncanakan awal 2021 mulai dilakukan penanaman," ujar Masduki.

Baca juga: Lahan Food Estate di Kalteng Bakal Ditanami Padi dan Singkong

Sementara itu, kata Masduki, Wapres Ma'ruf merespons laporan tersebut dengan baik.

Ma'ruf menekankan soal keterlibatan masyarakat sekitar, pemangku kepentingan daerah setempat, pesantren, dan lainnya dalam program food estate.

Adapun wilayah yang akan menjadi lumbung pangan nasional antara lain di Kalimantan Tengah, Merauke, Bangka Belitung, dan Jambi.

"Pak Prabowo juga meminta Wapres untuk datang ke kantornya, beliau ingin memberikan data-data langsung ke Wapres di kantornya (Kemenhan)," kata Masduki.

Baca juga: Percepat Pengembangan Food Estate Kalteng, Kementan Beri Bantuan 379 Miliar

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, pandemi Covid-19 membuat pemerintah harus melakukan reformasi di berbagai sektor.

Khusus untuk ketahanan pangan, pemerintah kini tengah membangun food estate di dua wilayah yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

" Food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri," kata Jokowi saat Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Baca juga: Kembangkan Food Estate, Kementan Garap 30.000 Hektar Lahan di Kalteng

Kepala Negara menerangkan, food estate yang dibangun pemerintah nantinya tidak akan dioperasikan dengan cara-cara manual.

"Tetapi menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital," ujarnya.

Hasil produksi pangan yang dihasilkan pun diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Nasional
Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Nasional
Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Nasional
Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Nasional
Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Nasional
Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Nasional
Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Nasional
Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
KPK Masih Periksa Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Terjerat OTT di Sulsel

KPK Masih Periksa Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Terjerat OTT di Sulsel

Nasional
Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Nasional
UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X