Puan Maharani: Sudah Waktunya Pemerintah Ketatkan Protokol Covid-19, Kesehatan Lebih Penting!

Kompas.com - 01/09/2020, 18:40 WIB
Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020) KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARIKetua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi penanganan pandemi Covid-19 serta dampak-dampak yang mengikutinya.

Ia mengatakan, pemerintah mesti mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Saat ini adalah saat krusial bagi pemerintah untuk bergotong royong bersama DPR RI untuk mengevaluasi. Kalau memang saat ini adalah waktu untuk kita menginjak rem, jangan mempercepat laju dari apa yang menjadi keinginan kita, keselamatan dan kesehatan masyarakat lebih penting dari segala-galanya,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: Ceritakan Pengalaman Tertular Covid-19, Istri Wali Kota Depok: Jangan Lengah Lepas Masker

Ia mendorong pemerintah agar mencermati kembali kebijakan yang telah dikeluarkan selama pandemi Covid-19 ini.

Puan menegaskan bahwa perbaikan perekonomian nasional mesti diiringi dengan penyelamatan krisis kesehatan yang terjadi saat ini.

"Meminta pemerintah mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat serta petugas medis, seiring dengan upaya memperbaiki kondisi perekonomian," ucap dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Puan pun meminta pemerintah makin memasifkan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Selain itu, kebijakan-kebijakan strategis pemerintah lainnya ditunggu dalam penanganan pandemi ini.

"Kami berharap pemerintah bisa melakukan hal strategis dalam mengatasi hal ini. Jangan membiarkan, jangan sepertinya tidak apa-apa. Sudah waktunya pemerintah mengetatkan protokol Covid-19 agar masyarakat kembali waspada, penting menjaga kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat," ujar dia. 

"Kami juga berharap bantuan sosial untuk penanganan dampak Covid-19 terus dimaksimalkan penyalurannya," ucap dia. 

Baca juga: 100 Dokter Meninggal akibat Covid-19, Apa Saja Dampaknya?

Bertalian dengan itu, ia pun menyampaikan belasungkawa atas wafatnya 100 dokter akibat Covid-19.

"Kami mengucapkan bela sungkawa, atas gugurnya dokter yang menjadi pahlawan kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19. Pemerintah harus memikirkan langkah-langkah cepat agar ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan tetap memadai dalam penanganan Covid 19," kata Puan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.