Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

100 Dokter Gugur akibat Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Evaluasi Diri

Kompas.com - 31/08/2020, 14:32 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah melakukan evaluasi soal pemberian jaminan keselamatan dalam penanganan Covid-19.

Hal ini menyusul pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mengatakan selama enam bulan pandemi ini, 100 dokter dinyatakan meninggal dunia.

"Menyangkut peningkatan jumlah korban ini, saya melihat pemerintah harus melakukan evaluasi tehadap treatment atau perlakuan kepada dokter. Terutama, mereka harus dilindungi ketika bertugas," kata Saleh saat dihubungi, Senin (31/8/2020).

Baca juga: Enam Bulan Pandemi, IDI Sebut 100 Dokter Telah Wafat akibat Covid-19

Saleh mengatakan, para dokter harus mendapatkan jaminan perlindungan maksimal saat menangani pasien Covid-19.

Misalnya, dengan memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) lengkap yang merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

"Terutama, mereka harus dilindungi ketika bertugas. Perlindungan itu mulai dari alat pelindung diri yang lengkap dan standar WHO (World Health Organization)," tuturnya.

Berikutnya, menurut Saleh, pemerintah perlu membuat aturan tentang jam kerja para dokter.

Dia mengatakan, jam kerja berlebih akan berdampak pada daya tahan para dokter sehingga pelayanan yang diberikan menjadi tidak maksimal.

Baca juga: 100 Dokter Meninggal Selama 6 Bulan Pandemi Covid-19, Ini Nama-namanya

Kesehatan para dokter itu sendiri juga perlu menjadi prioritas dalam penanganan Covid-19 ini.

"Jangan sampai mereka melebihi batas kerja normal, di mana itu akan mengurangi ketahanan atau imunitas mereka," ucapnya.

"Saya rasa penting ini diperhatikan pemerintah. Supaya juga mereka bisa berjuang seperti yang menjadi kewajiban mereka," kata Saleh.

Saleh pun mengingatkan pemerintah agar tidak lupa memenuhi janji uang insentif bagi para dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

Baca juga: Yuri: Vaksin Covid-19 untuk Memutus Penularan, Bukan untuk Imunisasi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com