Kompas.com - 28/08/2020, 14:01 WIB
Ilustrasi persidangan di Mahkamah Konstitusi. Rivan Awal LinggaIlustrasi persidangan di Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Agil Oktaryal menilai, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) hanya fokus pada syarat pemilihan hakim serta pemilihan ketua dan wakil ketua MK.

Hal itu ia katakan dalam konferensi pers secara virtual bertajuk Tolak RUU MK! Selamatkan Mahmakah Konstitusi dan Barter Politik!, Jumat (28/8/2020).

"Terlihat bahwa dari DIM (daftar inventaris masalah) yang diserahkan oleh pemerintah, fokus revisi dari undang-undang Mahkamah Konstitusi ini adalah berkaitan dengan syarat pemilihan hakim serta pemilihan ketua dan wakil ketua," kata Agil.

Baca juga: Pembahasan Revisi UU MK Dinilai Langgar Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Menurut Agil, total ada 121 poin dalam DIM yang diusulkan pemerintah. Namun, hanya ada 10 poin yang berkaitan dengan subtansi dan dua poin di antaranya adalah subtansi baru.

Sementara, delapan poin berupa revisi redaksional dan sisanya bersifat tetap atau tidak dilakukan perubahan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nah sementara yang hanya baru, mengenai tata cara seleksi dan pemilihan ketua dan wakil ketua dari Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Siap Bahas Revisi UU MK dengan DPR

 

Agil menjelaskan, tata cara seleksi dan pemilihan ketua dan wakil Ketua MK dibagi menjadi beberapa poin, yakni berkaitan dengan usia pensiun, syarat hakim pemilihan ketua dan wakil ketua, kemudian proses seleksi hakim, majelis kehormatan serta ketentuan peralihan.

Oleh karena itu, Agil menilai revisi tersebut hanya fokus pada syarat pemilihan hakim serta pemilihan ketua dan wakil ketua.

Agil juga menilai proses pembahasan RUU MK melanggar prinsip umum pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab, pembahasan revisi dilakukan secara cepat dan tertutup dari publik.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Nilai Revisi UU MK tak Substansial

"Karena pembahasan hanya dilakukan dalam dua hari saja, pada Rabu (26/8/2020) dan Kamis kemarin (27/8/2020)," tutur dia.

"Dengan proses yang demikian kami menilai bahwa proses itu telah melanggar prinsip umum dalam konstitusi dan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan," ucap Agil.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Angin Prayitno Aji

Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Fraksi Nasdem Nilai Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Berlebihan

Fraksi Nasdem Nilai Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Berlebihan

Nasional
Banyak Warga Aceh Menolak Divaksin, IDI Aceh: Dokter Jangan Gampang Keluarkan Surat Tak layak Vaksinasi

Banyak Warga Aceh Menolak Divaksin, IDI Aceh: Dokter Jangan Gampang Keluarkan Surat Tak layak Vaksinasi

Nasional
Jumlah Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Berkurang Hampir 50 Persen

Jumlah Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Berkurang Hampir 50 Persen

Nasional
Kematian Akibat Covid-19 Sempat Tembus 2.000 Kasus, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Pantau Pasien Isoman

Kematian Akibat Covid-19 Sempat Tembus 2.000 Kasus, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Pantau Pasien Isoman

Nasional
Ada Varian Delta Plus, IDI Jambi Sebut Terjadi Peningkatan Kasus dan RS Rujukan Hampir Penuh

Ada Varian Delta Plus, IDI Jambi Sebut Terjadi Peningkatan Kasus dan RS Rujukan Hampir Penuh

Nasional
Panglima Marah, Danlanud dan Dansatpom Lanud JA Dimara Harus Dicopot Malam Ini

Panglima Marah, Danlanud dan Dansatpom Lanud JA Dimara Harus Dicopot Malam Ini

Nasional
Hoaks, Kemampuan Literasi, dan Kejenuhan Dinilai Jadi Kendala Utama Perubahan Perilaku Saat Pandemi

Hoaks, Kemampuan Literasi, dan Kejenuhan Dinilai Jadi Kendala Utama Perubahan Perilaku Saat Pandemi

Nasional
Alasan Pemerintah Atur Makan 20 Menit: Tak Semua Bisa Pesan-Antar

Alasan Pemerintah Atur Makan 20 Menit: Tak Semua Bisa Pesan-Antar

Nasional
UPDATE 28 Juli: Jawa Barat Sumbang Penambahan Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

UPDATE 28 Juli: Jawa Barat Sumbang Penambahan Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 Juli: 19.103.162 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 Juli: 19.103.162 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: 277.809 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 44,39 Persen

UPDATE: 277.809 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 44,39 Persen

Nasional
Sekjen PAN Nilai Fasilitas Isoman DPR di Hotel Tak Perlu, Maksimalkan Rumah Jabatan

Sekjen PAN Nilai Fasilitas Isoman DPR di Hotel Tak Perlu, Maksimalkan Rumah Jabatan

Nasional
UPDATE 28 Juli: Ada 271.132 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Juli: Ada 271.132 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Angka Kepatuhan Pakai Masker Nasional Capai 80 Persen

Satgas Covid-19 Sebut Angka Kepatuhan Pakai Masker Nasional Capai 80 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X