KPI: Putusan MK atas Uji Materil UU Penyiaran Jangan Sampai Memasung Kebebasan Berekspresi

Kompas.com - 28/08/2020, 18:23 WIB
Ilustrasi Youtube. CnetIlustrasi Youtube.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aswar Hasan berharap, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memasung kebebasan berekspresi para pembuat konten di media sosial.

Permohonan uji materiil itu diajukan oleh PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia ( Inews TV). 

"Jadi kekebebasan berekspresi jangan sampai terpasung dengan adanya gugatan itu dan keputusan MK jangan sampai memasung kebebasan berekspresi masyarakat," kata Aswar kepada Kompas.com, Jumat (28/8/2020).

Baca juga: Instagram TV hingga YouTube Live Harus Miliki Izin Siar jika Gugatan terhadap UU Penyiaran Dikabulkan

Pihak pemohon menggugat Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yang menyebut, “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran."

Pemohon menilai pasal itu menyebabkan perlakuan yang berbeda antara penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan frekuensi radio, dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti Youtube dan Netflix.

Sebab, Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran hanya mengatur penyelenggara penyiaran konvensional dan tak mengatur pengelenggara penyiaran terbarukan. Oleh sebab itu, pemohon meminta MK menyatakan pasal tersebut tak kekuatan hukum tetap sepanjang tidak mengatur penyelenggara penyiaran berbasis internet untuk tunduk pada pasal tersebut.

Baca juga: RCTI dan Inews Gugat UU Penyiaran ke MK karena Tak Atur YouTube hingga Netflix

Namun, menurut pemerintah, jika permohonan itu dikabulkan maka masyarakat tidak akan bisa lagi mengakses media sosial secara bebas.

Sebab, layanan over the top (OTT) yang menggunakan internet akan disamakan dengan layanan penyiaran. Sehingga, tayangan audio visual akan diklasifikasikan sebagai kegiatan penyiaran yang harus memiliki izin siar.

Terkait permohonan uji materiil, Aswar menyatakan tidak setuju jika semua pembuat konten harus memiliki izin siar.

Menurut Aswar, pihak yang seharusnya mengajukan izin siar ke pemerintah hanya pembuat konten yang mengarah pada kepentingan bisnis.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 1 Desember: Ada 72.015 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 1 Desember: Ada 72.015 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Desember: Tambah 4.361, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 454.879 Orang

UPDATE 1 Desember: Tambah 4.361, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 454.879 Orang

Nasional
Besok, Polda Metro Jaya Jadwalkan Pemeriksaan Manajer Keamanan Bandara Soetta dan Saksi Lain terkait Acara Rizieq Shihab

Besok, Polda Metro Jaya Jadwalkan Pemeriksaan Manajer Keamanan Bandara Soetta dan Saksi Lain terkait Acara Rizieq Shihab

Nasional
Bawaslu Minta 228 URL Dihapus karena Langgar Aturan Pilkada dan ITE

Bawaslu Minta 228 URL Dihapus karena Langgar Aturan Pilkada dan ITE

Nasional
Anggota Komisi III Usul Aktivis HAM Tragedi Semanggi I dan II Hadir dalam RDPU

Anggota Komisi III Usul Aktivis HAM Tragedi Semanggi I dan II Hadir dalam RDPU

Nasional
Satgas: Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembuatan Pedoman Perilaku Protokol Kesehatan Mudahkan Masyarakat

Satgas: Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembuatan Pedoman Perilaku Protokol Kesehatan Mudahkan Masyarakat

Nasional
UPDATE 1 Desember: Tambah 136, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 17.081 Orang

UPDATE 1 Desember: Tambah 136, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 17.081 Orang

Nasional
Moeldoko: Jokowi Punya Kunci Sendiri untuk Tentukan Calon Kapolri

Moeldoko: Jokowi Punya Kunci Sendiri untuk Tentukan Calon Kapolri

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.092, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 543.975 Orang

UPDATE: Bertambah 5.092, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 543.975 Orang

Nasional
Survei ICW: 25 Persen Penyandang Disabilitas di DKI Terima Bansos yang Tak Sesuai

Survei ICW: 25 Persen Penyandang Disabilitas di DKI Terima Bansos yang Tak Sesuai

Nasional
Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

Nasional
1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Nasional
Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X