Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Stunting, Pemerintah Waspadai Aktivitas Merokok Masyarakat di Keluarga

Kompas.com - 28/08/2020, 12:14 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah saat ini tengah mewaspadai aktivitas merokok masyarakat di dalam keluarga.

Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting bagi keturunan di keluarga tersebut.

Apalagi, Indonesia memiliki target menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 dari 27,67 persen.

"Kami mewaspadai praktik merokok dalam keluarga. Ini harus dilakukan karena stunting memiliki andil sangat besar dan menjadi faktor hambatan utama dalam pembangunan manusia Indonesia," ujar Muhadjir dikutip dari rilis di situs Kemenko PMK, Jumat (28/8/2020).

Baca juga: Pencegahan Stunting, Menko PMK Minta BKKN Gencar Lakukan Bimbingan hingga ke Pelosok Daerah

Akibat stunting, kata dia, sekitar 54 persen angkatan kerja Indonesia yang berjumlah 136 juta pernah mengalami masalah pertumbuhan itu.

Karena rokok menjadi salah satu penyebabnya, maka Muhadjir menilai bahwa konsumsi rokok yang masih banyak terjadi di masyarakat merupakan jebakan dalam tahapan pembangunan manusia Indonesia.

Rokok, kata dia, memiliki dampak yang sangat luas terhadap berbagai aspek.

"Permasalahan perokok juga tidak hanya berdampak pada kesehatan dan ekonomi orang dewasa, tapi yang paling krusial adalah gagal tumbuh atau stunting pada usia anak-anak," kata Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK: Penurunan Angka Covid-19 Hanya Bisa Dilakukan Lewat Protokol Kesehatan

Menurut Muhadjir, orangtua yang merupakan perokok memiliki dampak serius terhadap janin yang dikandung oleh sang ibu.

Tidak hanya sang ibu yang perokok, tetapi juga ayah dari jabang bayi tersebut. Termasuk, mereka yang perokok pasif.

"Itu akan mempengaruhi janin yang ada di dalam kandungan," kata dia.

Lebih jauh Muhadjir mengatakan, pemerintah akan melakukan kebijakan sebaik mungkin untuk mengatasi kasus perokok anak dan remaja.

Baca juga: Menko PMK Pastikan Program Pencegahan Stunting Tetap Jalan Saat Pandemi

Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah perokok anak dan remaja serta pencegahan agar mereka tak mengonsumsi rokok sejak dini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com