Pencegahan Stunting, Menko PMK Minta BKKN Gencar Lakukan Bimbingan hingga ke Pelosok Daerah

Kompas.com - 26/08/2020, 11:00 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020), Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020),

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketidaksiapan pasangan calon pengantin, terutama yang menikah di usia dini, dalam hal kesehatan reproduksi dan membangun ekonomi keluarga dianggap menjadi salah satu faktor penyebab munculnya stunting di anak-anak mereka.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, selama ini bimbingan terhadap para pasangan calon pengantin sudah dilakukan Kementerian Agama (Kemenag).

Namun, pihaknya menganggap bimbingan tersebut belum cukup karena Kemenag lebih mementingkan aspek kesiapan mental, rohani dan keabsahan pernikahan.

"Tapi dari aspek lain, misalnya kesehatan reproduksi, kesiapan bangun ekonomi keluarga mandiri belum tersentuh," kata Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/8/2020).

Baca juga: Menko PMK Pastikan Program Pencegahan Stunting Tetap Jalan Saat Pandemi

Oleh karenanya, ia meminta Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) lebih gencar melaksanakan bimbingan calon pasangan pengantin hingga ke pelosok daerah.

Apalagi hingga saat ini, pernikahan usia dini masih terjadi terutama di daerah-daerah terpencil.

"Upaya terus dilakukan (cegah pernikahan dini), BKKBN punya perangkat aparat hingga ke pelosok. Memang pernikahan dini masih terjadi tapi tanpa peranan BKKBN ke lapangan mungkin jumlahnya semakin besar," kata dia.

Sementara itu Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, agar dapat mencegah hal tersebut pihaknya memberikan pemahaman agar pemikiran masyarakat berubah.

Baca juga: Turunkan Angka Stunting, BKKBN Fokus pada Program Spacing

Jika pemikiran mereka terkait pernikahan dini sudah berubah, kata dia, maka perilakunya pun akan berubah.

"Makanya pemahaman tentang kesehatan reproduksi di sekolah ini penting dilakukan," kata dia.

Sebab pendidikan reproduksi tersebut belum bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah, maka pihaknya pun mencari jalan lain melalui pusat informasi kesehatan reproduksi yang bisa menjadi bagian dari kegiatan ekstarkurikuler siswa.

Hal tersebut diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini yang akan turut menekan angka stunting di Tanah Air.

Adapun pemerintah menargetkan penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 dari saat ini yang mencapai 27 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X