Pencegahan Stunting, Menko PMK Minta BKKN Gencar Lakukan Bimbingan hingga ke Pelosok Daerah

Kompas.com - 26/08/2020, 11:00 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020), Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020),

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketidaksiapan pasangan calon pengantin, terutama yang menikah di usia dini, dalam hal kesehatan reproduksi dan membangun ekonomi keluarga dianggap menjadi salah satu faktor penyebab munculnya  stunting di anak-anak mereka.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, selama ini bimbingan terhadap para pasangan calon pengantin sudah dilakukan Kementerian Agama (Kemenag).

Namun, pihaknya menganggap bimbingan tersebut belum cukup karena Kemenag lebih mementingkan aspek kesiapan mental, rohani dan keabsahan pernikahan.

"Tapi dari aspek lain, misalnya kesehatan reproduksi, kesiapan bangun ekonomi keluarga mandiri belum tersentuh," kata Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/8/2020).

Baca juga: Menko PMK Pastikan Program Pencegahan Stunting Tetap Jalan Saat Pandemi

Oleh karenanya, ia meminta Kependudukan dan Keluarga Berencana ( BKKBN) lebih gencar melaksanakan bimbingan calon pasangan pengantin hingga ke pelosok daerah.

Apalagi hingga saat ini, pernikahan usia dini masih terjadi terutama di daerah-daerah terpencil.

"Upaya terus dilakukan (cegah pernikahan dini), BKKBN punya perangkat aparat hingga ke pelosok. Memang pernikahan dini masih terjadi tapi tanpa peranan BKKBN ke lapangan mungkin jumlahnya semakin besar," kata dia.

Sementara itu Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, agar dapat mencegah hal tersebut pihaknya memberikan pemahaman agar pemikiran masyarakat berubah.

Baca juga: Turunkan Angka Stunting, BKKBN Fokus pada Program Spacing

Jika pemikiran mereka terkait pernikahan dini sudah berubah, kata dia, maka perilakunya pun akan berubah.

"Makanya pemahaman tentang kesehatan reproduksi di sekolah ini penting dilakukan," kata dia.

Sebab pendidikan reproduksi tersebut belum bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah, maka pihaknya pun mencari jalan lain melalui pusat informasi kesehatan reproduksi yang bisa menjadi bagian dari kegiatan ekstarkurikuler siswa.

Hal tersebut diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini yang akan turut menekan angka stunting di Tanah Air.

Adapun pemerintah menargetkan penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 dari saat ini yang mencapai 27 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Nasional
Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

Nasional
Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Nasional
Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Nasional
Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Nasional
Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Nasional
Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X