Pencegahan Stunting, Menko PMK Minta BKKN Gencar Lakukan Bimbingan hingga ke Pelosok Daerah

Kompas.com - 26/08/2020, 11:00 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020), Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020),

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketidaksiapan pasangan calon pengantin, terutama yang menikah di usia dini, dalam hal kesehatan reproduksi dan membangun ekonomi keluarga dianggap menjadi salah satu faktor penyebab munculnya stunting di anak-anak mereka.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, selama ini bimbingan terhadap para pasangan calon pengantin sudah dilakukan Kementerian Agama (Kemenag).

Namun, pihaknya menganggap bimbingan tersebut belum cukup karena Kemenag lebih mementingkan aspek kesiapan mental, rohani dan keabsahan pernikahan.

"Tapi dari aspek lain, misalnya kesehatan reproduksi, kesiapan bangun ekonomi keluarga mandiri belum tersentuh," kata Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/8/2020).

Baca juga: Menko PMK Pastikan Program Pencegahan Stunting Tetap Jalan Saat Pandemi

Oleh karenanya, ia meminta Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) lebih gencar melaksanakan bimbingan calon pasangan pengantin hingga ke pelosok daerah.

Apalagi hingga saat ini, pernikahan usia dini masih terjadi terutama di daerah-daerah terpencil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Upaya terus dilakukan (cegah pernikahan dini), BKKBN punya perangkat aparat hingga ke pelosok. Memang pernikahan dini masih terjadi tapi tanpa peranan BKKBN ke lapangan mungkin jumlahnya semakin besar," kata dia.

Sementara itu Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, agar dapat mencegah hal tersebut pihaknya memberikan pemahaman agar pemikiran masyarakat berubah.

Baca juga: Turunkan Angka Stunting, BKKBN Fokus pada Program Spacing

Jika pemikiran mereka terkait pernikahan dini sudah berubah, kata dia, maka perilakunya pun akan berubah.

"Makanya pemahaman tentang kesehatan reproduksi di sekolah ini penting dilakukan," kata dia.

Sebab pendidikan reproduksi tersebut belum bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah, maka pihaknya pun mencari jalan lain melalui pusat informasi kesehatan reproduksi yang bisa menjadi bagian dari kegiatan ekstarkurikuler siswa.

Hal tersebut diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini yang akan turut menekan angka stunting di Tanah Air.

Adapun pemerintah menargetkan penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 dari saat ini yang mencapai 27 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.