Pencegahan Stunting, Menko PMK Minta BKKN Gencar Lakukan Bimbingan hingga ke Pelosok Daerah

Kompas.com - 26/08/2020, 11:00 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020), Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020),

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketidaksiapan pasangan calon pengantin, terutama yang menikah di usia dini, dalam hal kesehatan reproduksi dan membangun ekonomi keluarga dianggap menjadi salah satu faktor penyebab munculnya  stunting di anak-anak mereka.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, selama ini bimbingan terhadap para pasangan calon pengantin sudah dilakukan Kementerian Agama (Kemenag).

Namun, pihaknya menganggap bimbingan tersebut belum cukup karena Kemenag lebih mementingkan aspek kesiapan mental, rohani dan keabsahan pernikahan.

"Tapi dari aspek lain, misalnya kesehatan reproduksi, kesiapan bangun ekonomi keluarga mandiri belum tersentuh," kata Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/8/2020).

Baca juga: Menko PMK Pastikan Program Pencegahan Stunting Tetap Jalan Saat Pandemi

Oleh karenanya, ia meminta Kependudukan dan Keluarga Berencana ( BKKBN) lebih gencar melaksanakan bimbingan calon pasangan pengantin hingga ke pelosok daerah.

Apalagi hingga saat ini, pernikahan usia dini masih terjadi terutama di daerah-daerah terpencil.

"Upaya terus dilakukan (cegah pernikahan dini), BKKBN punya perangkat aparat hingga ke pelosok. Memang pernikahan dini masih terjadi tapi tanpa peranan BKKBN ke lapangan mungkin jumlahnya semakin besar," kata dia.

Sementara itu Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, agar dapat mencegah hal tersebut pihaknya memberikan pemahaman agar pemikiran masyarakat berubah.

Baca juga: Turunkan Angka Stunting, BKKBN Fokus pada Program Spacing

Jika pemikiran mereka terkait pernikahan dini sudah berubah, kata dia, maka perilakunya pun akan berubah.

"Makanya pemahaman tentang kesehatan reproduksi di sekolah ini penting dilakukan," kata dia.

Sebab pendidikan reproduksi tersebut belum bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah, maka pihaknya pun mencari jalan lain melalui pusat informasi kesehatan reproduksi yang bisa menjadi bagian dari kegiatan ekstarkurikuler siswa.

Hal tersebut diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini yang akan turut menekan angka stunting di Tanah Air.

Adapun pemerintah menargetkan penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 dari saat ini yang mencapai 27 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Temukan 37 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

Bawaslu Temukan 37 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

Nasional
KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

Nasional
Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Nasional
Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Nasional
Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Nasional
Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Nasional
IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

Nasional
Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Nasional
Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Nasional
Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Nasional
OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

Nasional
Ditangkap KPK, Pejabat Kemensos Diduga Terima Gratifikasi Program Bansos Covid-19

Ditangkap KPK, Pejabat Kemensos Diduga Terima Gratifikasi Program Bansos Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X