BP2MI Petakan 3 Pilihan Kerja Sama dengan Lemhanas, Pemantapan Materi untuk Pejabat hingga PMI

Kompas.com - 26/08/2020, 17:28 WIB
Kepala BP2MI Benny Ramdhani. KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANKepala BP2MI Benny Ramdhani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI) memetakan tiga pilihan kerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhanas) RI.

Pemetaan tersebut disodorkan BP2MI saat menggelar pertemuan dengan petinggi Lemhanas, di kantor Lemhanas, Jakarta, Rabu (26/8/2020).

"Kita akan membicarakan secara lebih spesifik, seperti apa bentuk kerja sama yang pas. Untuk saat ini kami coba petakan tiga pilihan kerja sama," ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8/2020).

Adapun tiga pilihan kerja sama itu meliputi, materi pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dimasukan sebagai kurikulum dalam Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi PMI sebelum berangkat ke luar negeri.

Baca juga: Kementerian BUMN Bekerja Sama dengan BP2MI untuk Pengembangan Pekerja Migran

Kemudian pemantapan nilai-nilai kebangsaan kepada para pejabat eselon 1, 2, dan 3 di lingkungan BP2MI.

Terakhir, adanya kajian strategis terkait regulasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masih tumpang tindih.

Menurutnya, penting bagi BP2MI untuk menjalin kerja sama dengan Lemhanas karena sesuai fungsi strategis masing-masing lembaga.

Baca juga: BP2MI Diminta Gandeng BNPT Bekali Calon Pekerja Migran soal Terorisme dan Radikalisme

Sementara itu, Gubernur Lemhannas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan, pertemuan tersebut merupakan titik awal guna mengambil langkah selanjutnya untuk menjalin kerja sama kedua lembaga.

Agus menuturkan, kerja sama tersebut bahkan bisa saja dalam bentuk MoU.

"Lalu terkait bentuk kerja sama apa yang paling pas, akan kita bicarakan selanjutnya, apakah terkait pemantapan nilai-nilai kebangsaan ataupun kajian strategis," terang Agus.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Nasional
Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X