Kementerian BUMN Bekerja Sama dengan BP2MI untuk Pengembangan Pekerja Migran

Kompas.com - 18/08/2020, 15:08 WIB
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani (tengah) di kantor BP2MI, Jakarta, Selasa (4/8/2020). BP2MIKepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani (tengah) di kantor BP2MI, Jakarta, Selasa (4/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI) Benny Rhamdani menandatangi nota kesepahaman dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Kerja sama itu bertujuan untuk memajukan dan memperbaiki nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Kami yakin dengan kolaborasi BP2MI dan BUMN, kita mampu memenuhi kebutuhan calon PMI berkualitas untuk talenta BUMN," ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam penandatanganan nota kesepamahaman yang disiarkan secara virtual, Selasa (18/8/2020).

Baca juga: BP2MI Terbitkan Aturan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran

Dalam kerja sama tersebut, terdapat empat komitmen Kementerian BUMN dalam memberikan pelindungan bagi PMI.

Antara lain, Kementerian BUMN turut memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon PMI, serta keberangkatan dan kepulangan PMI, remitansi bagi PMI.

Kemudian, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro dan pelatihan kewirausahaan, dan promosi produk purna PMI.

Selain itu, juga terdapat bentuk dukungan BUMN terhadap PMI lainnya, yakni fasilitas pengiriman uang yang disediakan oleh PT POS Indonesia.

Kemudian penyediaan helpdesk keberangkatan dan kepulangan PMI dari PT Angkasa Pura I dan II.

Baca juga: BP2MI Bentuk Satgas Pemberantasan Pengiriman Pekerja Migran Ilegal

Benny menuturkan, kerja sama tersebut juga sebagai upaya untuk memerdekan nasib PMI lewat kehadiran negara.

Menurut dia, PMI telah berkontribusi penting dalam memperkuat perekonomian bangsa dengan remitansi sebesar Rp 159, 7 triliun.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Nasional
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Nasional
Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Nasional
Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Nasional
Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Nasional
Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X