Ini Alasan Pemerintah Teken Pengadaan Vaksin meski Uji Klinis Belum Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkap alasan pemerintah meneken kontrak pengadaan vaksin Covid-19 meski uji klinis masih berlangsung. 

Menurut Wiku, pemerintah yakin vaksin tersebut akan efektif mencegah penularan virus corona.

Hal itu disampaikan Wiku menjawab pertanyaan ihwal langkah pemerintah yang telah meneken kerja sama pengamanan stok vaksin dengan perusahaan medis asal China, Sinovac.

"Kami yakin apa yang sudah dikembangkan dengan uji klinis fase satu dan fase dua dengan hasil yang baik, harapannya pada uji klinis fase tiga, harapannya bisa memberikan hasil yang baik," kata Wiku lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (25/8/2020).

Baca juga: Jumlah Relawan yang Mendaftar Uji Klinis Calon Vaksin Covid-19 Lebihi Target

Saat ditanya potensi strain virus corona yang berbeda antara yang muncul di China dan Indonesia, Wiku menjawab belum tentu vaksinnya tidak efektif. 

Ia menyatakan bisa saja vaksin dari Sinovac tetap efektif digunakan di Indonesia meski strain virus yang berkembang di Indonesia berbeda dari negara asalnya di China.

Untuk itu ia meminta masyarakat memantau perkembangan uji klinis fase ketiga vaksin dari Sinovac tersebut.

Ia menyatakan pemerintah akan secara transparan mengumumkan perkembangan proses uji klinis vaksin Covid-19 tahap ketiga kepada masyarakat.

"Kita bisa mendapat hasilnya dengan baik pula secara transparan. Apabila strain virus di China beda dengan Indonesia, ini pasti akan kita buktikan bersama para ilmuwan di Indonesia. Pasti akan melakukan kepastian tentang virus yang beredar di Indonesia apakah berbeda," kata Wiku.

"Tidak serta merta strain-nya berbeda vaksinnya terus tidak efektif," lanjut dia.

Baca juga: Persiapan Indonesia Amankan 290 Juta Stok Vaksin Covid-19...

Untuk diketahui, upaya mengamankan vaksin dilakukan atas kerja sama antara Indonesia melalui PT Bio Farma dengan perusahaan medis asal China, Sinovac pada Kamis (20/8/2020).

Penandatangan itu disaksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir dalam kunjungannya di Sanya, Hainan, China.

"Kami berdua menyaksikan penandatanganan perjanjian antara Bio Farma dan Sinovac untuk memperkuat kerja sama vaksin, ada dua dokumen yang ditandatangani antara Sinovac dan Bio Farma," kata Retno dalam konferensi pers, Kamis.

Dokumen pertama adalah "Preliminary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Product of Covid-19 Vaccine" yang menyepakati komitmen ketersediaan suplai vaksin hingga 40 juta dosis vaksin.

"Menyepakati komitmen ketersediaan suplai bulk vaccine hingga 40 juta dosis vaksin mulai November 2020 hingga Maret 2021," kata Retno.

Dokumen kedua yang ditandatangani Sinovac dan Bio Farma adalah MoU untuk komitmen kapasitas bulk vaccine 2021.

"Di mana Sinovac akan memberi prioritas kepada Bio Farma untuk suplai bulk vaccine setelah 2021 hingga akhir tahun 2021. Ini adalah kerja sama yang cukup panjang antara Bio Farma dan Sinovac," kata Retno.

Sementara itu, Erick menyatakan kerja sama itu tidak hanya transaksi ekonomi, melainkan juga transfer teknologi dan pengetahuan antara Sinovac dan Bio Farma.

Baca juga: Ikut Tahap Pertama Uji Klinis Vaksin Covid-19, Begini Respons Ridwan Kamil

"Dalam kunjungan ini kita juga ingin memastikan transformasi daripada industri kesehatan kita, di mana Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac adalah sebuah kerja sama yang win-win, menang-menang," kata Erick yang juga Menteri BUMN tersebut.

Erick berharap, dengan kerja sama tersebut, penyaluran bahan baku vaksin dari Sinovac akan dimulai pada November 2020 dan imunisasi massal akan dimulai pada awal 2021 mendatang.

"Ini yang saya harapkan bahwa kita semua agar bisa segera bangkit dari Covid-19 sesuai dengan timeline yang sudah dipastikan ibu Menlu tadi, bagaimana imunisasi massal buat bangsa Indonesia bisa segera awal tahun depan," kata Erick.