Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas Perempuan: Hanya 1,2 Juta Jiwa Penyandang Disabilitas Masuk Data Pemilih di Pemilu 2019

Kompas.com - 25/08/2020, 17:38 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Bahrul Fuad mengatakan, banyak penyandang disabilitas yang tidak ikut memilih saat pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2019 lalu.

Menurut dia, data pemilih disabilitas pada 2019 lalu hanya sebesar 1.247.730 orang dari 22,85 juta penyandang disabilitas di Indonesia.

Hal itu dikatakan Bahrul dalam acara webinar bertajuk 'Perlindungan Suara Kelompok Rentan dalam Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19', Selasa (25/8/2020).

"Coba jika bandingkan saja data pemilih disabilitas tahun 2019 itu hanya 1,3 juta atau tepatnya 1.247.730 (pemilih)," ujar dia.

Baca juga: Penyelenggara Pilkada Diingatkan soal Protokol Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

Ia menjelaskan, persentase penyandang disabilitas di Indonesia dari survei penduduk antar sensus (Supas) 2015 sebesar 8,56 persen.

Sedangkan populasi penduduk Indonesia pada tahun 2018 menurut badan Pusat Statistik (BPS) ada sekitar 267,7 juta jiwa.

Sehingga, lanjut Bahrul, terhitung ada sekitar 22,85 juta penyandang disabilitas di Tanah Air pada 2018 lalu.

"Jadi bayangkan dengan 22,8 juta (penyandang disabilitas), yang memilih hanya 1 juta itu berarti berapa persennya," ungkapnya.

"Nah ini kan sebenarnya menjadi krusial jadi ada sekian hampir berapa kalau misalkan dihitung ya sekitar 90 persen lebih lah, yang hilang atau memang tidak terdata," kata Bahrul Fuad.

Baca juga: Hambatan-hambatan bagi Penyandang Disabilitas untuk Salurkan Hak Suara Saat Pemilu

Bahrul mengatakan, sebenarnya ada beberapa hambatan bagi penyandang disabilitas untuk bisa menggunakan hak pilihnya saat pemilu.

Mulai dari masalah persepsi keluarga terhadap disabilitas, akses menuju tempat pemungutan suara (TPS).

Petugas lapangan yang tidak memahami aturan Undang-Undang atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), tidak ada dan tidak adanya pendamping di TPS untuk tuna netra.

"Kemudian tidak disediakan misalkan pendamping untuk disabilitas netra. Ini juga menjadi sangat penting," ucap dia.

Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember. Ada 270 daerah yang menggelar pilkada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com