Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandu Riono: Janganlah Meretas, Mari Berdiskusi dan Berdialog

Kompas.com - 25/08/2020, 10:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono akan terus mengkritik kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19.

Ia pun berharap ada ruang diskusi jika terjadi ketidaksepahaman pemikiran dalam memandang suatu kebijakan.

"Ya janganlah meretas, mari berdiskusi dan berdialog. Saya sering diingatkan bahwa musuh kita itu Covid-19. Narasi itu diulang, janganlah saya dianggap musuh," ujar Pandu saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (24/8/2020).

"Yang saya sampaikan untuk koreksi agar upaya penanganan pandemi fokus untuk mengendalikan penularan," kata dia.

Pandu kembali aktif nge-tweet setelah akun Twitter miliknya diretas. Ia kini menggunakan akun baru, yakni @drpriono1.

Baca juga: Kembali Nge-tweet, Pandu Riono: Saya Maafkan Peretas

"Biarlah menjadi sejarah. Saya sudah maafkan para peretas, mereka hanya menjalankan perintah," kata dia. 

"Lupakan yang lalu, pandemi masih lama dan belum berhasil dikendalikan," ucap Pandu.

Di akun Twitter barunya yang mulai aktif sejak Senin pagi, Pandu tetap berbagi informasi seputar penanganan Covid-19.

Selain itu, unggahan berupa kritik juga disampaikannya. 

Unggahan pertamanya pada Senin pagi mengkritisi sikap sejumlah menteri yang berfoto bersama di sela-sela Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) di Bali pada 20-21 Agustus 2020 lalu.

Pandu menyayangkan sikap para menteri yang tidak memakai masker saat berfoto bersama dalam jarak dekat.

Dia merasa khawatir bahwa pose dalam foto tersebut menjadi edukasi yang buruk bagi masyarakat.

Pandu juga kembali mengkritisi langkah pemerintah yang mengembangkan obat Covid-19 jika dilakukan tanpa transparansi dan tahapan etika keilmuan yang tepat.

Baca juga: Akademisi: Peretas Tempo dan Twitter Pandu Riono Salah Mengartikan Kritik dalam Demokrasi

Akun Twitter Pandu Riono @drpriono diduga diretas pada pekan lalu.

Pada Rabu (19/8/2020) malam, terdapat unggahan yang berisi foto dan informasi bersifat pribadi di akun Pandu.

Setelah kejadian itu, sejumlah rekan Pandu mengabarkan jika akun Twitter miliknya diduga diretas, salah satunya disampaikan mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugraha.

Saat dikonfirmasi Kompas.com, pada Jumat (21/8/2020), Pandu mengatakan bahwa peretasan terhadap akun pribadinya tidak menyurutkan langkah untuk mengkritik kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19.

Jika tidak menggunakan media sosial, dia akan menyampaikannya dengan cara lain.

"Saya tidak pernah berniat untuk berhenti untuk menyampaikan pada setiap kesempatan, baik dalam pertemuan ilmiah atau media sosial," kata Pandu.

Sementara itu, saat disinggung tentang pelaku peretasan, Pandu mengaku enggan melaporkannya kepada kepolisian.

Baca juga: Amnesty: Peretasan Situs Tempo dan Pandu Riono Serangan terhadap Kebebasan Berekspresi

 

Meski demikian, ia menilai, kasus peretasan itu seharusnya ditangani pemerintah.

Pandu mengatakan, saat ini ia ingin lebih fokus terhadap isu penanganan pandemi Covid-19 yang dinilai belum berhasil.

Dia berharap, masyarakat tidak terpancing dengan adanya pengalihan isu.

Selama pandemi Covid-19, Pandu Riono aktif memberikan informasi seputar penyakit tersebut.

Selain di media sosial, Pandu juga kerap membagi informasi di media cetak, media online, maupun televisi.

Tak hanya mengedukasi, pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI ini pun kerap menyampaikan kritik atas penanganan Covid-19 oleh pemerintah, salah satunya mengingatkan perihal tidak efektifnya rapid test, pelaksanaan PSBB, hingga penerapan new normal.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com