Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Selama Vaksin Covid-19 Belum Ada, Protokol Kesehatan Jangan Kendur

Kompas.com - 24/08/2020, 19:39 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar masyarakat tak mengendurkan protokol kesehatan meskipun vaksin Covid-19 masih dalam tahap pengembangan.

"Sejumlah institusi riset di dalam negeri tengah melakukan pengembangan vaksin Merah Putih. Tapi, selama semuanya masih dalam proses disiplin protokol kesehatan tidak boleh dikendurkan," ujar Ma'ruf dikutip dari akun Instagram, Senin (24/8/2020).

Saat ini, Indonesia telah berkomitmen menyediakan 290 juta dosis vaksin Covid-19 hingga 2021.

Baca juga: Mulai 24 Agustus, Pelanggar Protokol Kesehatan di Jateng Kena Sanksi, Apa Hukumannya?

Hal itu adalah kesepakatan antara pemerintah melalui Bio Farma dengan pihak lain yang bekerja sama.

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, gerakan nasional disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 harus terus dikampanyekan.

Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yakni menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta mencuci tangan setiap selesai bekegiatan harus terus disosialisasikan.

Apalagi, Wapres Ma'ruf Amin menilai saat ini belum seratus persen masyarakat taat dan patuh terhadap protokol kesehatan tersebut.

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, dalam rapat terbatas Senin yang dipimpin Presiden Joko Widodo terkait penanganan Covid-19, seluruh jajaran pemerintah ditekankan agar mewaspadai peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah negara.

Baca juga: Antusias Menyambut Calon Vaksin Covid-19

Termasuk bekerja keras dalam menyeimbangkan penanganan Covid-19 dengan pemulihan ekonomi dalam takaran yang tepat.

"Bekerja lebih keras dan bersatu melawan Covid-19, menyeimbangkan gas dan rem antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dalam takaran yang tepat," ujar Ma'ruf.

"Adh dhararu yuzalu, kemudharatan harus dihilangkan, kuncinya semua harus bahu membahu saling mengingatkan untuk kebaikan dan kesabaran," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com