SOROT POLITIK

Indonesia Butuh Banyak Lembaga Riset untuk Berdayakan Plasma Nutfah

Kompas.com - 24/08/2020, 19:35 WIB
Webinar Future Food Day yang digelar Accelerice, Senin (24/8/2020). Dok. Humas GolkarWebinar Future Food Day yang digelar Accelerice, Senin (24/8/2020).


KOMPAS.com - Salah satu ahli pangan Indonesia, Winarno menyatakan, Indonesia memiliki 17 persen dari keanekaragaman hayati yang ada di dunia.

Dari jumlah itu bisa dipastikan Indonesia kaya akan plasma nutfah, yaitu substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik.

Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional

“Kekayaan plasma nutfah Indonesia itu sangat besar, namun belum bisa dinikmati karena banyaknya alasan," katanya dalam web seminar (webinar) Future Food Day yang digelar Accelerice, Senin (24/8/2020).

Oleh karenanya, Winarno menilai, perlu adanya banyak badan riset agar plasma nuftah di Indonesia bisa diberdayakan untuk kemakmuran bangsa.

Selain itu, Winarno mengatakan, plasma nutfah Indonesia itu sangat penting untuk terus dipertahankan.

Baca juga: Ikan Asing Sumber Kerusakan Keanekaragaman Hayati Indonesia, Mengapa?

Sementara itu  terkait adanya usaha membuat kuliner khas Indonesia, menurut Winarno, keanekaragaman hayati yang dimiliki daerah-daerah membuat Indonesia sulit mewujudkan kuliner dengan satu rasa.

“Biarlah kuliner lokal itu tumbuh dengan ciri khasnya masing-masing. Local Wisdom ini jauh lebih penting,” sambung Winarno.

Terlebih, menurut Winarno, kuliner yang terbuat dari rempah-rempah lokal itu sudah tumbuh dengan lingkungannya sendiri.

"Lewat kekayaan hayati lokal, terutama rempah-rempah ini, Indonesia pernah menjadi terkenal dan incaran banyak negara, terutama dari Eropa," ujar Winarno dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Keanekaragaman Hayati dan Eksistensi Kelapa Sawit di Indonesia

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Nasional
Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X