Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan: Tak Cukup Hanya Mengkritik, PAN Perlu Bantu Masyarakat dan Pemerintah

Kompas.com - 24/08/2020, 09:49 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, krisis kesehatan yang disebabkan Covid-19 telah berdampak pada krisis ekonomi.

Ia mengingatkan para kader bahwa pemerintah tidak hanya membutuhkan kritik tetapi bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Kita harus mengambil tanggung jawab ikut bersama-sama pemerintah, membantu, kita meyakini tidak cukup kita mengkritik, apalagi memaki-maki, tidak cukup," kata Zulkifli dalam pidatonya di acara hari ulang tahun PAN ke-2  yang disiarkan langsung di saluran YouTube DPP PAN, Minggu (23/8/2020).

"Justru di tengah kesulitan yang luar biasa ini, diperlukan kehadiran PAN untuk membantu lapisan masyarakat pemerintah dan lain-lain," kata dia.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Pak Amien Rais ibarat Pesawat Maju Terus, Tak Ada Remnya

Zulkifli mengatakan, pandemi Covid-19 melahirkan krisis-krisis ekonomi seperti perusahaan-perusahaan yang tutup sehingga pengangguran semakin meningkat.

Oleh karena itu, ia mengintruksikan para kader untuk mengambil tanggung jawab membantu Indonesia menghadapi pandemi.

"Kita sudah dewasa (PAN), kita harus mengambil tanggung jawab, sekali lagi tidak cukup kita memaki dan mengkritik, tetapi kita memberikan bukti nyata kepada negeri yang kita cintai ini," ujar dia. 

Pada acara hari ulang tahun PAN ke-22, Presiden Joko Widodo hadir secara virtual.

Jokowi mengatakan, semangat pergerakan Partai Amanat Nasional (PAN) sejalan dengan semangat pemerintah dalam membangun Indonesia.

"Saya yakin PAN sejalan dengan semangat yang saya sampaikan tadi. Sejalan dengan semangat pemerintah," kata Jokowi.

Ia mengatakan, di bawah kepemimpinannya, pemerintah terus berupaya melanjutkan agenda-agenda reformasi. Hal itu sejalan dengan PAN selaku partai yang lahir dari rahim reformasi.

Baca juga: Jokowi: Semangat PAN Sejalan dengan Pemerintah

Kendati demikian, Jokowi mengatakan setelah reformasi berlangsung 22 tahun, terlalu banyak orang yang berada di zona nyaman.

Akibatnya, Jokowi menilai semakin sulit untuk melanjutkan agenda reformasi untuk membangun Indonesia ke depan.

"Melakukan reformasi sekarang tidak mudah karena sudah terlalu banyak orang yang menikmati situasi yang enak yang nyaman," kata Jokowi.

"Banyak orang yang sudah lama menikmati zona nyaman. Zona nyaman secara ekonomi, zona nyaman karena status, sehingga terusik ketika dilakukan perubahan," ucap dia.

Untuk itu, Jokowi meminta semua pihak membuka pikirannya dan membuang jauh kebiasaan-kebiasaan lama yang tak sejalan dengan semangat zaman yang semakin kompetitif.

"Ruang kompetisi harus dibuka, ruang persaingan yang sehat untuk semua bidang. Jangan takut berkompetisi, jangan takut bersaing. Oleh sebab itu, harus kita ambil peluang momentum ini untuk melakukan lompatan," tutur Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com