Kompas.com - 19/08/2020, 18:03 WIB
Ilustrasi obat SHUTTERSTOCKIlustrasi obat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Nasional Penilai Obat Rianto Setiabudi mengatakan, ada banyak aspek yang dipertimbangkan pihaknya dalam menilai kandidat obat Covid-19.

Menurut Rianto, efek samping dari obat bukanlah satu-satunya aspek yang dipertimbangkan oleh Komnas Penilai Obat.

Hal ini Rianto sampaikan dalam konferensi pers virtual mengenai perkembangan uji klinis obat Covid-19 yang dikembangkan oleh Universitas Airlangga bersama TNI AD dan Badan Intelijen Negara (BIN), Rabu (19/8/2020).

Baca juga: Uji Klinik Obat Kombinasi Covid-19 Unair, Ini Temuan Kritis BPOM

"Efek samping yang melekat pada suatu obat tidak merupakan faktor satu-satunya buat kita untuk menolak obat (Covid-19) tersebut," kata Rianto dipantau melalui YouTube Badan POM RI.

Rianto mengatakan, dalam menilai obat, pihak-pihak terkait mempertimbangkan risiko sekaligus keuntungan.

Obat antikanker misalnya, penggunaannya menimbulkan efek samping yang dahsyat. Orang yang mengonsumsi obat tersebut biasanya mengalami rambut rontok, tidak nafsu makan, bahkan luka di tubuh.

Namun demikian, obat tersebut tetap mendapat izin edar lantaran dapat memperpanjang usia penderita kanker hingga beberapa bulan atau bahkan tahun.

"Mohon dimengerti, efek samping yang ada itu tidak merupakan satu-satunya pertimbangan," ujar Rianto.

Baca juga: Menyoal Klaim Obat Covid-19 Unair, dari Keterbukaan Informasi hingga Dampak Psikologis Masyarakat

Di samping itu, kata Rianto, efek samping yang ditimbulkan sebuah obat dapat dikurangi dengan melakukan modifikasi dosis obat. Misalnya, pengurangan dosis, konsumsi obat setelah makan, atau lainnya.

"Jadi untuk ini kita harus berpikirnya luas," kata dia.

Sementara itu, Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, pihaknya belum melakukan pengamatan terhadap efek samping yang mungkin ditimbulkan obat Covid-19 yang dikembangkan Unair bersama TNI AD dan BIN.

Pengamatan terhadap efek samping kandidat obat tersebut baru akan dilakukan setelah proses uji klinis obat dinyatakan valid.

"Jadi kalau aspek side effect-nya itu masih lanjut, itu pengamatan kemudian, itu lebih ke jangka panjang, ini kan masih baru," kata Penny.

Sebelumnya diberitakan, hasil inspeksi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan, proses uji klinis obat Covid-19 yang dikembangkan Universitas Airlangga bersama TNI AD dan Badan Intelijen Negara (BIN) belum valid.

Ada banyak hal yang masih harus diperbaiki agar obat tersebut dinyatakan valid dan mendapar izin edar BPOM.

"Dalam status yang kami nilai adalah masih belum valid dikaitkan dengan hasil inspeksi kami," kata Kepala BPOM Penny Lukito dalam konferensi pers virtual yang digelar Rabu (18/8/2020).

Baca juga: BPOM: Uji Klinis Obat Covid-19 Unair Belum Valid, Harus Diperbaiki

Penny mengatakan, BPOM telah menyampaikan temuan inspeksi ini ke pihak Unair, TNI AD, dan BIN. BPOM pun meminta tim pengembang untuk memperbaiki proses penelitian mereka.

Namun demikian, hingga saat ini temuan inspeksi itu belum mendapat respons sehingga BPOM belum dapat menindaklanjuti kembali.

"Belum ada respons perbaikan dari tim peneliti. Dengan adanya tadi apa yang diserahkan ke kami, nanti akan dilihat lagi bersama dengan tim komisi peniliaian obat tentunya nanti kita lihat dari sana," ucap Penny.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

Nasional
KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X