Komnas Penilai Obat: Efek Samping Bukan Alasan Tunggal Menolak Obat Covid-19

Menurut Rianto, efek samping dari obat bukanlah satu-satunya aspek yang dipertimbangkan oleh Komnas Penilai Obat.

Hal ini Rianto sampaikan dalam konferensi pers virtual mengenai perkembangan uji klinis obat Covid-19 yang dikembangkan oleh Universitas Airlangga bersama TNI AD dan Badan Intelijen Negara (BIN), Rabu (19/8/2020).

"Efek samping yang melekat pada suatu obat tidak merupakan faktor satu-satunya buat kita untuk menolak obat (Covid-19) tersebut," kata Rianto dipantau melalui YouTube Badan POM RI.

Rianto mengatakan, dalam menilai obat, pihak-pihak terkait mempertimbangkan risiko sekaligus keuntungan.

Obat antikanker misalnya, penggunaannya menimbulkan efek samping yang dahsyat. Orang yang mengonsumsi obat tersebut biasanya mengalami rambut rontok, tidak nafsu makan, bahkan luka di tubuh.

Namun demikian, obat tersebut tetap mendapat izin edar lantaran dapat memperpanjang usia penderita kanker hingga beberapa bulan atau bahkan tahun.

"Mohon dimengerti, efek samping yang ada itu tidak merupakan satu-satunya pertimbangan," ujar Rianto.

Di samping itu, kata Rianto, efek samping yang ditimbulkan sebuah obat dapat dikurangi dengan melakukan modifikasi dosis obat. Misalnya, pengurangan dosis, konsumsi obat setelah makan, atau lainnya.

"Jadi untuk ini kita harus berpikirnya luas," kata dia.

Sementara itu, Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, pihaknya belum melakukan pengamatan terhadap efek samping yang mungkin ditimbulkan obat Covid-19 yang dikembangkan Unair bersama TNI AD dan BIN.

Pengamatan terhadap efek samping kandidat obat tersebut baru akan dilakukan setelah proses uji klinis obat dinyatakan valid.

"Jadi kalau aspek side effect-nya itu masih lanjut, itu pengamatan kemudian, itu lebih ke jangka panjang, ini kan masih baru," kata Penny.

Sebelumnya diberitakan, hasil inspeksi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan, proses uji klinis obat Covid-19 yang dikembangkan Universitas Airlangga bersama TNI AD dan Badan Intelijen Negara (BIN) belum valid.

Ada banyak hal yang masih harus diperbaiki agar obat tersebut dinyatakan valid dan mendapar izin edar BPOM.

"Dalam status yang kami nilai adalah masih belum valid dikaitkan dengan hasil inspeksi kami," kata Kepala BPOM Penny Lukito dalam konferensi pers virtual yang digelar Rabu (18/8/2020).

Penny mengatakan, BPOM telah menyampaikan temuan inspeksi ini ke pihak Unair, TNI AD, dan BIN. BPOM pun meminta tim pengembang untuk memperbaiki proses penelitian mereka.

Namun demikian, hingga saat ini temuan inspeksi itu belum mendapat respons sehingga BPOM belum dapat menindaklanjuti kembali.

"Belum ada respons perbaikan dari tim peneliti. Dengan adanya tadi apa yang diserahkan ke kami, nanti akan dilihat lagi bersama dengan tim komisi peniliaian obat tentunya nanti kita lihat dari sana," ucap Penny.