Ketua DPR: Pemerintah Harus Tingkatkan Kinerja Pelaksanaan APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah meningkatkan realisasi APBN di tahun-tahun mendatang.

Menurutnya, APBN merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui APBN, rakyat bisa merasakan kehadiran negara melalui peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan yang diperlukan khususnya pada masa pandemi Covid-19 ini," kata Puan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (18/8/2020).

Baca juga: Naskah Lengkap Pidato Jokowi tentang RUU APBN 2021 dan Nota Keuangannya

Puan mengatakan, berdasarkan Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2019 diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Negara mencapai 90,6 persen yaitu sebesar Rp1.960,6 triliun.

Capaian tersebut meningkat 0,9 persen atau Rp 16,9 triliun dibandingan realisasi TA 2018.

Meski demikian, kata Puan, Realisasi APBN Tahun Anggaran 2019 memperlihatkan bahwa pemerintah masih harus terus meningkatkan kinerja dalam mengelola APBN secara efektif.

Artinya, penggalokasian anggaran dan program harus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, ia juga menekankan agar pemerintah mengantisipasi ketidakpastian dalam penyusunan APBN TA 2021 di tengah pandemi Covid-19.

"Peningkatan realisasi APBN dimaksudkan agar pengelolaan keuangan negara pada APBN semakin memenuhi prinsip transparansi sehingga APBN lebih tepat sasaran dan tepat manfaat bagi kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Lebarkan Defisit APBN hingga 6,34 Persen akibat Pandemi

"Perencanaan harus cermat dan ditajamkan, dalam menetapkan target pendapatan negara, penyusunan alokasi belanja, dan skenario pembiayaan defisit," lanjut Puan.

Dalam rapat paripurna, sembilan fraksi menyatakan setuju dengan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN TA 2019.

Selanjutnya, rapat paripurna akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2020, dengan agenda tanggapan pemerintah tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2019, dan pandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan APBN 2021 beserta nota keuangannya.