Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Protokol Kesehatan Bagian dari Menjalankan Amanat UUD 1945

Kompas.com - 18/08/2020, 16:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh pihak melaksanakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait hak asasi manusia (HAM) dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di masa pandemi Covid-19 ini.

Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan kata sambutan dalam peringatan Hari Konstitusi 2020 secara virtual, Selasa (18/8/2020).

Ia mengatakan, yang paling nyata saat ini yang bisa dilakukan adalah mematuhi dan disiplin menjalankan protokol kesehatan.

"Bentuk paling nyata saat ini adalah diperlukannya kepatuhan semua orang, termasuk diri kita sendiri, untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Baca juga: Abaikan Protokol Kesehatan di Tempat Pelayanan, Sejumlah Polisi Dihukum Push Up

Apalagi, pemerintah sudah menjadikan protokol kesehatan itu kewajiban masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah pandemi Covid-19 ini.

Adapun protokol kesehatan yang dimaksud adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengenakan masker serta menjaga jarak fisik.

Selain itu, masyarakat juga harus menghindari kerumunan agar tidak memunculkan klaster baru Covid-19.

Pesan tersebut juga disampaikan Wapres Ma'ruf Amin mengingat kasus Covid-19 di Tanah Air belum menunjukkan adanya penurunan.

Baca juga: Peringati HUT Ke-75 RI, Bupati PPU Ajak Masyarakat Sabar dan Terapkan Protokol Kesehatan

Diketahui, per Selasa (18/8/2020), kasus Covid-19 di Tanah Air sudah mencapai 143.043 sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020.

Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan ke-75 dan peringatan Hari Konstitusi, Wapres Ma'ruf Amin pun berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya dalam menghadapi cobaan tersebut.

"Sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga persatuan dan keutuhan NKRI dan mampu mengatasi semua tantangan dan cobaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan amanat UUD 1945," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com