Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Biasanya Ratusan Orang Hadir, Kini Hanya 20 Orang...

Kompas.com - 17/08/2020, 10:16 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah perbedaan terlihat dalam penyelenggaraan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2020).

Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyatakan, perbedaan utama terlihat dari jumlah peserta yang menghadiri upacara.

Biasanya peserta dan tamu undangan yang hadir bisa mencapai ribuan jumlahnya.

Baca juga: Link Live Streaming Upacara Detik-detik Proklamasi HUT Ke-75 RI di Istana Merdeka

Namun, di tengah pandemi Covid-19, peserta upacara yang mengikuti hanya 20 orang.

"Tentunya dari konsep adalah sangat sederhana sekali. Biasanya ratusan peserta mengikuti upacara, sekarang hanya 20 peserta upacara dan di mimbar kehormatan hanya 14 orang saja," ujar Bey dalam siaran langsung peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, sebagaimana dikutip dari Kompas TV.

Adapun, tamu undangan semisal duta besar negara sahabat dan masyarakat diarahkan untuk menyaksikan upacara secara virtual.

Oleh sebab itu, perbedaan paling mencolok lainnya adalah keriuhan acara yang biasanya ramai, kini otomatis sepi.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Tak Rekrut Paskibraka untuk Upacara HUT ke-75 RI di Istana

"Yang biasanya pada pukul 09.00 WIB ini sudah ramai dengan kegiatan seni dan budaya di halaman Istana Merdeka, sekarang dipindahkan ke televisi atau ruang virtual," kata Bey.

Kendati demikian, ia meyakini peringatan detik-detik proklamasi tetap berlangsung khidmat dan tidak kekurangan makna meski dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Hanya dengan protokol kesehatan kita dapat terhindar dari penularan Covid-19. Walau bagaimanapun kita menerapkan protokol kesehatan, acara tetap khidmat dan semarak," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com