Salin Artikel

Istana: Biasanya Ratusan Orang Hadir, Kini Hanya 20 Orang...

Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyatakan, perbedaan utama terlihat dari jumlah peserta yang menghadiri upacara.

Biasanya peserta dan tamu undangan yang hadir bisa mencapai ribuan jumlahnya.

Namun, di tengah pandemi Covid-19, peserta upacara yang mengikuti hanya 20 orang.

"Tentunya dari konsep adalah sangat sederhana sekali. Biasanya ratusan peserta mengikuti upacara, sekarang hanya 20 peserta upacara dan di mimbar kehormatan hanya 14 orang saja," ujar Bey dalam siaran langsung peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, sebagaimana dikutip dari Kompas TV.

Adapun, tamu undangan semisal duta besar negara sahabat dan masyarakat diarahkan untuk menyaksikan upacara secara virtual.

Oleh sebab itu, perbedaan paling mencolok lainnya adalah keriuhan acara yang biasanya ramai, kini otomatis sepi.

"Yang biasanya pada pukul 09.00 WIB ini sudah ramai dengan kegiatan seni dan budaya di halaman Istana Merdeka, sekarang dipindahkan ke televisi atau ruang virtual," kata Bey.

Kendati demikian, ia meyakini peringatan detik-detik proklamasi tetap berlangsung khidmat dan tidak kekurangan makna meski dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Hanya dengan protokol kesehatan kita dapat terhindar dari penularan Covid-19. Walau bagaimanapun kita menerapkan protokol kesehatan, acara tetap khidmat dan semarak," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/17/10165741/istana-biasanya-ratusan-orang-hadir-kini-hanya-20-orang

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke