Kompas.com - 14/08/2020, 20:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra kini berstatus sebagai tersangka dalam dua kasus yang ditangani oleh penyidik Bareskrim Polri.

Pertama, Djoko berstatus sebagai tersangka di kasus surat jalan palsu yang digunakan dalam pelariannya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menuturkan, dalam kasus tersebut, Djoko terancam hukuman lima tahun penjara.

“Saudara JST dikenakan Pasal 263 ayat 1 dan 2, Pasal 426, Pasal 221 KUHP. Ancamannya 5 tahun (penjara),” kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2020).

Baca juga: Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Sementara itu, Djoko juga ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice atas namanya.

Djoko diduga sebagai pemberi suap dalam kasus tersebut dan disangkakan sejumlah pasal.

“Yang bersangkutan kita kenakan Pasal 5 ayat 1, Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tipikor juncto Pasal 55 KUHP,” ujarnya.

Pasal 5 ayat 1 mengatur tentang orang yang memberi sesuatu kepada penyelenggara negara agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 250 juta.

Baca juga: Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Kemudian, Pasal 13 mengatur tentang orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri terkait kekuasaan atau wewenang yang melekat.

Ancaman hukuman maksimalnya adalah penjara 3 tahun dan denda Rp 150 juta rupiah.

Diketahui, Djoko yang kini berstatus terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali sempat menjadi polemik karena berhasil keluar-masuk Indonesia meski berstatus buronan.

Kesuksesannya diduga tak lepas dari peran sejumlah pihak, termasuk aparat penegak hukum, baik di kepolisian maupun kejaksaan.

Djoko pun akhirnya ditangkap di Malaysia setelah buron selama 11 tahun. Djoko kemudian tiba di Indonesia pada 30 Juli 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Harus Penuhi Janji Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi Dinilai Harus Penuhi Janji Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Dukcapil Terbitkan Akta Kematian Jemaah Haji

Dukcapil Terbitkan Akta Kematian Jemaah Haji

Nasional
Marwah Jadi Taruhan, Polri Didorong Usut Tuntas Isu 'Bekingan' Bisnis Judi Ferdy Sambo

Marwah Jadi Taruhan, Polri Didorong Usut Tuntas Isu "Bekingan" Bisnis Judi Ferdy Sambo

Nasional
Jokowi Apresiasi Pelaksanaan Jambore Nasional XI Tahun 2022 yang Kenalkan Teknologi Digital

Jokowi Apresiasi Pelaksanaan Jambore Nasional XI Tahun 2022 yang Kenalkan Teknologi Digital

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gagal Lagi Turunkan Tingkat Perokok Anak Tahun 2024

Pemerintah Diminta Tak Gagal Lagi Turunkan Tingkat Perokok Anak Tahun 2024

Nasional
Instruksi Kapolri Sikat Habis 'Bekingan' Bandar Judi di Tengah Isu Konsorsium 303 Kaisar Sambo...

Instruksi Kapolri Sikat Habis "Bekingan" Bandar Judi di Tengah Isu Konsorsium 303 Kaisar Sambo...

Nasional
KSAD Dudung Ingatkan Masyarakat Pentingnya Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

KSAD Dudung Ingatkan Masyarakat Pentingnya Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Nasional
PDI-P Prediksi Jokowi Reshuffle Kabinet di 2023, Ganti Menteri yang Maju Capres

PDI-P Prediksi Jokowi Reshuffle Kabinet di 2023, Ganti Menteri yang Maju Capres

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Penyelesaian Yudisial Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Boleh Diganti Non Yudisial

Anggota Komisi III Sebut Penyelesaian Yudisial Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Boleh Diganti Non Yudisial

Nasional
Geledah Perusahaan Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Geledah Perusahaan Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Nasional
24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

Nasional
Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Nasional
Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Nasional
Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Nasional
Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.