Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri dan Kepala Daerah Diminta Terjemahkan Narasi di Pidato Jokowi

Kompas.com - 14/08/2020, 13:54 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai, pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR tahun ini sangat inspiratif karena berisi ajakan bangkit di tengah masa sulit akibat pandemi Covid-19.

Misbakhun pun berharap para menteri Kabinet Indonesia Maju hingga seluruh kepala daerah bisa menerjemahkan pidato Presiden Jokowi ini dengan menyusun berbagai kebijakan yang tepat.

"Presiden Jokowi menyodorkan narasi besar dan itu harus ditangkap para pembantunya di Kabinet. Para menteri dan kepala daerah harus bisa menerjemahkan narasi besar itu demi kebangkitan Indonesia," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2020).

Baca juga: Ketika Jokowi 3 Kali Ucapkan Saatnya Indonesia Bajak Momentum Krisis

Misbakhun melanjutkan, dalam pidato, Presiden Jokowi mengajak seluruh komponen berupaya agar krisis dunia akibat pandemi Covid-19 tidak membawa Indonesia menuju kemunduran.

Ia pun mengapresiasi Presiden Jokowi yang justru menilai momentum wabah ini harus dibajak untuk melakukan lompatan kemajuan.

"Pidato kenegaraan Presiden Jokowi memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk memanfaatkan masa pandemi Covid-19 sebagai momentum menuju kebangkitan, memanfaatkan krisis pandemi untuk melakukan lompatan besar," kata Misbakhun.

Presiden Jokowi dalam pidatonya dinilai telah menebarkan spirit dalam menghadapi pandemi global. Pesannya jelas, agar bangsa Indonesia tak meratap saat menghadapi Covid-19.

"Beliau memberikan inspirasi kepada kita semua, kepada seluruh bangsa Indonesia, bahwa krisis pandemi itu bukan sesuatu yang harus diratapi, tetapi sesuatu yang jadi pembelajaran bagi seluruh komponen bangsa," kata dia.

Baca juga: Mengenal Baju Adat Sabu NTT yang Dipakai Jokowi

Anggota Komisi XI DPR tersebut sekaligus berterimakasih atas pujian Presiden Jokowi soal gerak cepat DPR dalam membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Misbakhun menyebut, gerak cepat Presiden Jokowi menerbitkan Perppu yang direspons secara cepat juga ileh DPR merupakan bukti bahwa politik harus bisa menjadi solusi atas permasalahan yang ada.

"Ini adalah apresiasi luar biasa Presiden kepada DPR. Bagaimanapun DPR memahami krisis ini membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat, dan proses itu dilakukan tanpa mempermasalahkan hal-hal lain. Politik memberikan solusi dan jalan keluar atas permasalahan yang dibutuhkan pemerintah," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com