Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temuan ICW, Perusahaan Pemenang Tender Alkes Covid-19 Tak Berpengalaman

Kompas.com - 12/08/2020, 16:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sejumlah perusahaan pemenang tender pengadaan alat kesehatan terkait Covid-19 yang tidak memiliki pengalaman memadai.

Peneliti ICW Siti Juliantari menilai hal ini janggal karena pengadaan dalam kondisi darurat mestinya mengutamakan perusahaan-perusahaan yang berpengalaman.

"Yang didulukan itu cek ke e-catalog, siapa sih perusahan-perusahaan ini, atau tender-tender sebelumnya, siapa sih peusahaan-perusahaan yang sebelumnya menang, itu yang harusnya didorong. Ini juga pertanyaan, kenapa kok bisa dimenangkan perusahan-perusahaan ini," kata Tari dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (12/8/2020).

Baca juga: Pasien Covid-19 yang Sembuh Bertambah 2.088, Total 85.798 Orang

Tari mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan ICW, pihaknya menemukan perusahaan yang lebih banyak mengikuti tender pembangunan jaringan dan kontraktor, PT Ziya Sunanda Indonesia, memenangkan tender pengadaan bahan reagen Covid-19.

Dalam kasus lain, ICW menemukan pemenang tender pengadaan masker di Poltekkes Kupang, CV Johan Agung, yang tidak berpengalaman mengikuti tender pengadaan alat kesehatan.

Berdasarkan penelusuran ICW, perusahaan itu jsutru pernah mengikuti pengadaan perlengkapan gedung kantor dan buku koleksi perpustakaan SMP swasta.

"Kalau kita bilang (pengadaan) masker, ya mungkin semua perusahaan bisa saja, tetapi kalau melihat dari pengadaan darurat, yang didahulukan itu adalah yang harusnya dipilih, perusahaan-perusahaan yang punya pengalaman melakukan pengadaan-pengadaan yang dibutuhkan," kata Tari.

Selain itu, ICW menyoroti perencanaan anggaran untuk pembangunan rumah sakit darurat di Pulau Galang yang tak tercantum pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR.

"Jadi enggak ketahuan anggaran spesifiknya berapa, prosesnya seperti apa pengerjaannya, itu enggak bisa dilihat sama sekali, mungkin hanya pemerintah yang tahu pekerjaannya," kata Tari.

Baca juga: Lagi, Jokowi Sentil Para Menteri soal Rendahnya Realisasi Anggaran Covid-19

Oleh karena itu, ICW mendesak Pemerintah untuk bersikap transparan dalam pengadaan barang/jasa terkait penanganan Covid-19.

Adapun kajian yang dilakukan ICW ini bersumber pada situs sirup.lkpp.go.id dan LPSE yang diakses pada 19-20 Juli 2020 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com