Temuan ICW, Perusahaan Pemenang Tender Alkes Covid-19 Tak Berpengalaman

Kompas.com - 12/08/2020, 16:37 WIB
Koordinator Divisi Kampanye Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil menemukan ada 49 kecurangan selama pemantauan implementasi program JKN selama Maret-Agustus 2017. Jakarta, Kamis (14/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Koordinator Divisi Kampanye Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil menemukan ada 49 kecurangan selama pemantauan implementasi program JKN selama Maret-Agustus 2017. Jakarta, Kamis (14/9/2017).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menemukan sejumlah perusahaan pemenang tender pengadaan alat kesehatan terkait Covid-19 yang tidak memiliki pengalaman memadai.

Peneliti ICW Siti Juliantari menilai hal ini janggal karena pengadaan dalam kondisi darurat mestinya mengutamakan perusahaan-perusahaan yang berpengalaman.

"Yang didulukan itu cek ke e-catalog, siapa sih perusahan-perusahaan ini, atau tender-tender sebelumnya, siapa sih peusahaan-perusahaan yang sebelumnya menang, itu yang harusnya didorong. Ini juga pertanyaan, kenapa kok bisa dimenangkan perusahan-perusahaan ini," kata Tari dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (12/8/2020).

Baca juga: Pasien Covid-19 yang Sembuh Bertambah 2.088, Total 85.798 Orang

Tari mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan ICW, pihaknya menemukan perusahaan yang lebih banyak mengikuti tender pembangunan jaringan dan kontraktor, PT Ziya Sunanda Indonesia, memenangkan tender pengadaan bahan reagen Covid-19.

Dalam kasus lain, ICW menemukan pemenang tender pengadaan masker di Poltekkes Kupang, CV Johan Agung, yang tidak berpengalaman mengikuti tender pengadaan alat kesehatan.

Berdasarkan penelusuran ICW, perusahaan itu jsutru pernah mengikuti pengadaan perlengkapan gedung kantor dan buku koleksi perpustakaan SMP swasta.

"Kalau kita bilang (pengadaan) masker, ya mungkin semua perusahaan bisa saja, tetapi kalau melihat dari pengadaan darurat, yang didahulukan itu adalah yang harusnya dipilih, perusahaan-perusahaan yang punya pengalaman melakukan pengadaan-pengadaan yang dibutuhkan," kata Tari.

Selain itu, ICW menyoroti perencanaan anggaran untuk pembangunan rumah sakit darurat di Pulau Galang yang tak tercantum pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR.

"Jadi enggak ketahuan anggaran spesifiknya berapa, prosesnya seperti apa pengerjaannya, itu enggak bisa dilihat sama sekali, mungkin hanya pemerintah yang tahu pekerjaannya," kata Tari.

Baca juga: Lagi, Jokowi Sentil Para Menteri soal Rendahnya Realisasi Anggaran Covid-19

Oleh karena itu, ICW mendesak Pemerintah untuk bersikap transparan dalam pengadaan barang/jasa terkait penanganan Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X