Kompas.com - 11/08/2020, 16:39 WIB
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widyantini Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widyantini

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Rini Widyantini mengatakan, hingga saat ini ada 35 kementerian/lembaga (K/L) yang telah melakukan pemangkasan jabatan struktural hingga di atas 70 persen.

Pemangkasan itu dikakukan dengan menyasar jabatan eselon III, eselon IV, dan eselon V dialihkan ke jabatan fungsional.

“Jadi yang telah melakukan proses penyederhanaan struktur di atas 70 persen ada 35 K/L. Kemudian yang di bawah 70 persen ada 6 K/L," ujar Rini dalam webinar reformasi birokrasi yang ditayangkan di YouTube Kemenpan RB pada Selasa (11/8/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Penyederhanaan Formasi Jadi Momentum Bangun Birokrasi Kelas Dunia

Kemudian, dari 41 K/L yang telah menyederhanakan jabatan struktural itu, tercatat ada 24.644 jabatan yang dihapuskan.

Rinciannya, yakni untuk eselon III dari sebelumnya sebanyak 6.269 jabatan menjadi 2.925 jabatan.

Lalu, eselon IV dari yang sebelumnya 18.684 jabatan menjadi 9.184 jabatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, untuk eselon V dari yang sebelumnya ada 16.908 jabatan menjadi 5.072 jabatan.

Menurut Rini, penyederhanaan ini diperkirakan akan terus terjadi. 

Sebab, saat ini masih ada sejumlah K/L yang sedang melakukan pembahasan atau sampai pada tahapan verivikasi sebelum penyederhanaan dilakukan.

"Kemungkinan akan bertambah terus, sejumlah K/L masih proses pembahasan dan verivikasi," ucap Rini.

Baca juga: Wapres Tegaskan Penyederhanaan Birokrasi Harus Dilakukan Seluruh Instansi Pemerintah

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Kemenpan RB, beberapa K/L yang penyederhanaannya di atas 70 persen antara lain Badan Standarisasi Nasional ( BSN) yang sudah 100 persen, KemenPANRB sebanyak 98 persen, Kemen PPPA 98 persen, Bappenas 97 persen.

Lalu, Kementerian BUMN (97 persen), BKKBN (96 persen), dan Kemenko PMK (95 persen), Kemeko Maritim dan Investasi (95 persen), Kemendikbud (95 persen), TVRI (87 persen), BPPOM (76 persen), serta Kemensetneg (75 persen).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Nasional
Ini Kata Ombudsman jika dalam 30 Hari KPK Tak Lakukan Tindakan Korektif pada Proses Alih Status Pegawai

Ini Kata Ombudsman jika dalam 30 Hari KPK Tak Lakukan Tindakan Korektif pada Proses Alih Status Pegawai

Nasional
Terima Surat Somasi Moeldoko, ICW: Kami Sedang Mempelajari

Terima Surat Somasi Moeldoko, ICW: Kami Sedang Mempelajari

Nasional
UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

Nasional
Mendagri Terbitkan 3 Aturan Teknis Perpanjangan PPKM 3-9 Agustus 2021

Mendagri Terbitkan 3 Aturan Teknis Perpanjangan PPKM 3-9 Agustus 2021

Nasional
Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Nasional
Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Nasional
Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Nasional
Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Nasional
Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Nasional
Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Nasional
Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Nasional
Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Nasional
Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X