Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Kita Tak Inginkan Skenario Herd Imunity tetapi Berharap Virus Corona Melemah

Kompas.com - 10/08/2020, 10:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, pemerintah sama sekali tak pernah menjadikan herd immunity (kekebalan kelompok) sebagai strategi penanganan Covid-19.

Herd immunity adalah kondisi kekebalan kelompok, di mana kelompok atau populasi manusia kebal terhadap suatu penyakit karena vaksin atau pernah terpapar penyakit tersebut.

Kendati demikian, ia tetap berharap virus corona dapat melemah sebagaimana virus yang menjadi pandemi sebelumnya, seperti flu Spanyol.

"Kita melihat herd immunity, tidak kita inginkan skenario itu. Maka skenario yang terakhir adalah virusnya melemah sendiri," kata Tito dalam webinar yang diselenggarakan Taruna Merah Putih, Minggu (9/8/2020) malam.

Baca juga: Satgas: Tidak Lockdown Bukan Berarti Pemerintah Terapkan Herd Immunity

Ia menilai, hal itu terjadi pada wabah flu Spanyol yang menjangkiti penduduk dunia pada 1917-1920.

Menurut Tito wabah flu Spanyol bisa berakhir lantaran tercipta herd immunity dan virusnya melemah sendiri.

Ia mengatakan flu Spanyol atau yang dikenal dengan influenza saat itu merupakan penyakit mematikan.

Kini, kata dia, influenza menjadi penyakit biasa yang menjangkiti hampir seluruh penduduk dunia dan bisa disembuhkan.

Karena itu, selain berupaya menghadapi virus corona dengan menciptakan vaksin, ia juga mengajak masyarakat berdoa agar Covid-19 melemah sehingga pandemi segera berakhir.

"Kita percaya virus ini berasal dari Tuhan dan hanya Tuhan juga yang bisa menyelesaikannya," tutur mantan Kapolri itu.

Baca juga: Sejarawan Paparkan Miripnya Pandemi Covid-19 dengan Flu Spanyol 1918

Sebelumnya, epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono berharap agar pemerintah tidak menggunakan herd immunity sebagai upaya menyiasati tingginya kasus Covid-19 di Indonesia.

"Tidak mungkin. Jangan sampai (pemerintah menyiasati Covid-19 dengan herd immunity),” ucap Pandu Riono ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa (12/5/2020).

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya juga meminta pemerintah tidak melakukan herd immunity.

Kalla meyakini akan banyak korban bertumbangan apabila pemerintah menggunakan opsi herd immunity untuk menghadapi Covid-19.

"Herd immunity bisa saja, cuma korbannya banyak," ujar Kalla dalam diskusi Universitas Indonesia Webinar "Segitiga Virus Corona", Selasa (19/5/2020).

Baca juga: Opsi Herd Immunity, Jusuf Kalla: Jangan Coba-coba, Korbannya Banyak

Kalla mencontohkan penerapan herd immunity yang dilakukan Swedia. Dia menyebut angka kematian di Swedia justru lima kali lipat lebih tinggi dibanding negara di sekitarnya.

Hal itu terjadi karena Swedia menerapkan herd immunity tanpa dibarengi dengan dilakukannya pembatasan.

"Tingkat kematian di Swedia lima kali lipat dibanding negara di sekitarnya akibat ingin mencoba herd immunity," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com