Mahfud Jelaskan soal Insentif untuk Dokter RS Pulau Galang yang Belum Cair Sepenuhnya

Kompas.com - 09/08/2020, 07:04 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) didampingi Kepala BNPT Doni Monardo memberikan keterangan pers seusai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Rakorsus tersebut membahas antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) periode puncak kemarau tahun 2020. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz ANTARA FOTO/Aprillio AkbarMenko Polhukam Mahfud MD (kiri) didampingi Kepala BNPT Doni Monardo memberikan keterangan pers seusai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Rakorsus tersebut membahas antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) periode puncak kemarau tahun 2020. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, belum semua dokter di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang menerima insentif untuk penanganan Covid-19.

Sebab, belum semua insentif bisa dicairkan karena ada sejumlah proses administrasi yang harus diselesaikan.

"Apakah insentif untuk (dokter)7 RSKI Pulau Galang yang pada 5 Juni belum sekarang sudah cair? Itu belum semua juga, karena ternyata kan perlu administrasi," ujar Mahfud dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Sabtu (8/8/2020).

Baca juga: UPDATE: RSD Wisma Atlet Rawat 1.324 Pasien Covid-19, RSKI Pulau Galang 69

Adapun proses administrasi tersebut di antaranya untuk memastikan dokter yang bersangkutan dokter yang bertugas di mana, kapan mulai menangani pasien, dan siapa pasiennya. 

Selain itu, perlu diidentifikasi rumah sakit mana yang melaporkan, berapa pasiennya, izin praktik sebagai dokter, dan kompetensi sebagai dokter harus lengkap.

"Itu harus lengkap karena ini kan uang negara. Karena kalau tidak, sembarang orang diberi maka bisa menjadi temuan BPK. Ini salah. Ini keliru menyalurkan dan sebagainya," kata Mahfud.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Prosedur administrasi tersebut, kata dia, menyebabkan pencairan insentif agak lambat.

Namun, pihaknya telah menggelar rapat untuk mencari solusi atas kondisi ini.

"Rapat minggu lalu kemudian dicari jalan, begini sajalah, untuk dokter itu dipercepat penyaluran uangnya itu disalurkan langsung ke rekening masing-masing. Asal datanya jelas," kata Mahfud. 

Baca juga: UPDATE: RSD Wisma Atlet Rawat 1.409 Pasien Positif Covid-19, RSKI Pulau Galang 41

"Nanti uangnya tidak usah melalui kepala rumah sakit, tidak usah melalui kepala daerah, rekeningnya berapa. Yang penting ada keterangan resmi dari rumah sakit yang menangani ini, alamatnya ini, nomor rekeningnya ini, nanti akan ditransfer," tutur Mahfud.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siapkan SDM Unggul, Kementerian KP Lantik Taruna Politeknik KP Dumai

Siapkan SDM Unggul, Kementerian KP Lantik Taruna Politeknik KP Dumai

Nasional
Penuhi Target Akhir Tahun WHO, Menlu Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19

Penuhi Target Akhir Tahun WHO, Menlu Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Sebelum Batalkan PPKM Level 3, Pemerintah Sudah Pertimbangkan Penyebaran Omicron

Sebelum Batalkan PPKM Level 3, Pemerintah Sudah Pertimbangkan Penyebaran Omicron

Nasional
Menlu: G20 Harus Jadi Katalis Pemulihan Ekonomi

Menlu: G20 Harus Jadi Katalis Pemulihan Ekonomi

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Hanya Ganti Judulnya

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Hanya Ganti Judulnya

Nasional
Wapres Minta Sistem Merit ASN Dilakukan Konsisten

Wapres Minta Sistem Merit ASN Dilakukan Konsisten

Nasional
Tolak Jadi ASN Polri, Eks Penyelidik KPK Nilai Bukan Solusi Penyelesaian Polemik TWK

Tolak Jadi ASN Polri, Eks Penyelidik KPK Nilai Bukan Solusi Penyelesaian Polemik TWK

Nasional
PPKM Level 3 Natal-Tahun Baru Batal, Kemenkes: Hasil Diskusi dengan Ahli Epidemiologi

PPKM Level 3 Natal-Tahun Baru Batal, Kemenkes: Hasil Diskusi dengan Ahli Epidemiologi

Nasional
Moeldoko: PPKM Level 3 Saat Nataru Batal karena Kebijakan Gas dan Rem Jokowi

Moeldoko: PPKM Level 3 Saat Nataru Batal karena Kebijakan Gas dan Rem Jokowi

Nasional
Sematkan Baret Ungu, KSAL: Banggalah Jadi Prajurit Korps Marinir

Sematkan Baret Ungu, KSAL: Banggalah Jadi Prajurit Korps Marinir

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri, IM57+: Salah Satu Cara Berjuang

44 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri, IM57+: Salah Satu Cara Berjuang

Nasional
Jokowi Ingin Seluruh Kekuatan Dikerahkan untuk Pencarian dan Evakuasi Korban Erupsi Semeru

Jokowi Ingin Seluruh Kekuatan Dikerahkan untuk Pencarian dan Evakuasi Korban Erupsi Semeru

Nasional
Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Harap Bisa Kembali ke KPK

Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Harap Bisa Kembali ke KPK

Nasional
Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Banjar, KPK Dalami Aliran Fee ke Sejumlah Pihak

Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Banjar, KPK Dalami Aliran Fee ke Sejumlah Pihak

Nasional
Kasus Bupati Musi Banyuasin, KPK Panggil Istri Alex Noerdin

Kasus Bupati Musi Banyuasin, KPK Panggil Istri Alex Noerdin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.