KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Kompas.com - 08/08/2020, 17:44 WIB
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menggelar video teleconference membahas kerja sama penanganan Covid-19 bersama kepala staf dan panglima angkatan darat (AD) dari 10 negara anggota ASEAN, Kamis, 9/7/2020. TNI ADKepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menggelar video teleconference membahas kerja sama penanganan Covid-19 bersama kepala staf dan panglima angkatan darat (AD) dari 10 negara anggota ASEAN, Kamis, 9/7/2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, keterlibatan TNI dan Polri dalam penanganan Covid-19 saat ini sangat diperlukan.

Hal ini disampaikannya menanggapi ditunjuknya Kepala Staf TNI Angkatan Darat ( KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menurut Mahfud, keterlibatan TNI dan Polri dalam masalah Covid-19 tidak jadi soal.

"Karena serangan Covid-19 ini sangat masif dan harus ditangani bersama dan ini sifatnya untuk kemanusiaan. TNI di dalam undang-undangnya memang punya tugas-tugas selain perang," ujar Mahfud dalam konferensi pers secara daring pada Sabtu (8/8/2020).

"Seperti (misalnya) pengabdian masyarakat, pembinaan masyarakat. Selama ini masih jalan dan kebetulan sangat diperlukan sekarang keterlibatan TNI dan Polri itu," kata Mahfud.

Baca juga: KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

Mahfud mencontohkan, tanpa adanya keterlibatan TNI dan Polri ketertiban masyarakat dalam perang melawan Covid-19 akan berat.

Utamanya, jika tidak ada yang mengamankan pelanggaran di jalan, adanya kerumunan, menjaga rumah ibadah dan pasar agar terhindar dari kerumunan dan sebagainya.

"Di situlah kita lalu menarik tenaga Polri dan TNI. Apalagi TNI dan Polri itu punya armada yang cepat, kalau perlu apa biasanya mereka langsung sistem organisasinya sudah begitu kuat," ucapnya.

"Kalau panglimanya sudah bilang ini, itu langsung cepat. Termasuk misalnya menjemput WNI di luar negeri kan TNI semua, pesawatnya kemudian mengambil obat, juga pakai kapalnya TNI AL," kata Mahfud.

Baca juga: Erick Thohir: PNS dan Pegawai BUMN Tak Dapat BLT Rp 600.000 per Bulan

Dia pun menuturkan, pelibatan KSAD dalam penanganan Covid-19 bertujuan membantu sejumlah hal teknis.

Mahfud menilai, hal-hal teknis akan sulit jika hanya dilakukan oleh birokrasi yang ada.

"Misalnya ada yang kisruh tentang daftar, ada yang tidak sampai, ada yang nyeleweng ke sana kemari itu. Nah TNI dan Polri diikutkan agar cepat," kata dia.

"Pun pengamanan-pengamanan di tengah masyarakat terhadap protokol kesehatan selama ini kan juga Polri dan TNI sudah diikutkan," ucap Mahfud MD.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Baca juga: Keterlibatan TNI dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Menuai Kritik

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Nasional
Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X