Wapres Minta Pegiat Ekonomi Syariah di Tanah Air Kembangkan Usahanya

Kompas.com - 06/08/2020, 17:40 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan sejumlah organisasi Islam di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/7/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan sejumlah organisasi Islam di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para pegiat ekonomi syariah di Tanah Air untuk terus mengembangkan usahanya.

Ma'ruf mengatakan, saat ini tuntutan untuk menciptakan produk-produk yang sesuai syariah semakin besar.

Hal tersebut juga dapat mendorong target Indonesia untuk menggencarkan industri halal melalui produk-produknya.

"Kepada semua pihak, terutama para pegiat ekonomi syariah supaya terus mengembangkan diri untuk mengembangkan usaha dan produknya karena memang tuntutan produk-produk sesuai syariah semakin besar," ujar Ma'ruf dalam dialog virtual, Kamis (7/8/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Tantangan Ekonomi Syariah adalah Permodalan

Selain produk, kata dia, beberapa sektor lain seperti jasa dan wisata syariah dengan label halal tengah banyak diminati berbagai negara lain.

Tak hanya di negara yang mayoritas muslim, tetapi juga negara yang minoritas muslim.

Contohnya beberapa negara yang menggalakkan wisata halal adalah Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan.

Bahkan, kata dia, Korea Selatan meminta sertifikasi halal kepada Indonesia untuk produk kosmetik yang mereka produksi.

Baca juga: Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

"Oleh karena itu, prospek ekonomi dan keuangan syariah begitu besar sehingga para pegiat itu harus memiliki semangat (mengembangkan)," kata dia.

Apalagi, katanya, pemerintah sudah mempunyai komitmen besar untuk menggalakkan ekonomi dan keuangan syariah.

Hal tersebut terbukti dengan adanya struktur organisasi yang mengurusi lewat komite nasional ekonomi dan keuangan syariah (KNEKS), termasuk juga di Otoritas Jasa Keuangan (OJk).

"Ini untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Paling penting, kepada masyarakat bahwa produk-produk syariah tidak hanya halal tapi juga baik," ucap dia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

Nasional
Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Nasional
KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

Nasional
Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Nasional
MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

Nasional
Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Nasional
Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Nasional
Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Nasional
Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X