Wapres Minta Pegiat Ekonomi Syariah di Tanah Air Kembangkan Usahanya

Kompas.com - 06/08/2020, 17:40 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan sejumlah organisasi Islam di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/7/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan sejumlah organisasi Islam di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para pegiat ekonomi syariah di Tanah Air untuk terus mengembangkan usahanya.

Ma'ruf mengatakan, saat ini tuntutan untuk menciptakan produk-produk yang sesuai syariah semakin besar.

Hal tersebut juga dapat mendorong target Indonesia untuk menggencarkan industri halal melalui produk-produknya.

"Kepada semua pihak, terutama para pegiat ekonomi syariah supaya terus mengembangkan diri untuk mengembangkan usaha dan produknya karena memang tuntutan produk-produk sesuai syariah semakin besar," ujar Ma'ruf dalam dialog virtual, Kamis (7/8/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Tantangan Ekonomi Syariah adalah Permodalan

Selain produk, kata dia, beberapa sektor lain seperti jasa dan wisata syariah dengan label halal tengah banyak diminati berbagai negara lain.

Tak hanya di negara yang mayoritas muslim, tetapi juga negara yang minoritas muslim.

Contohnya beberapa negara yang menggalakkan wisata halal adalah Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan.

Bahkan, kata dia, Korea Selatan meminta sertifikasi halal kepada Indonesia untuk produk kosmetik yang mereka produksi.

Baca juga: Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

"Oleh karena itu, prospek ekonomi dan keuangan syariah begitu besar sehingga para pegiat itu harus memiliki semangat (mengembangkan)," kata dia.

Apalagi, katanya, pemerintah sudah mempunyai komitmen besar untuk menggalakkan ekonomi dan keuangan syariah.

Hal tersebut terbukti dengan adanya struktur organisasi yang mengurusi lewat komite nasional ekonomi dan keuangan syariah (KNEKS), termasuk juga di Otoritas Jasa Keuangan (OJk).

"Ini untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Paling penting, kepada masyarakat bahwa produk-produk syariah tidak hanya halal tapi juga baik," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Nasional
Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X