Wapres: Standar Sertifikasi Halal di Indonesia Jadi Rujukan Global

Kompas.com - 06/08/2020, 15:36 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah melalui video telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam. Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah melalui video telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, selama ini Indonesia menjadi rujukan global atau negara lain dalam hal sertifikasi produk halal. Menurut Ma'ruf, standar sertifikat halal Indonesia digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia.

"Kalau untuk sertifikasi halal, Indonesia itu menjadi rujukan dunia atau global karena standar halal Indonesia dipakai di seluruh dunia," ujar Ma'ruf dalam dialog virtual, Kamis (7/8/2020).

Baca juga: Menag Sebut Sertifikasi Halal Bukan Hanya Dikeluarkan MUI

Ia menuturkan, lebih dari 50 lembaga sertifikat halal dunia, menggunakan standar halal Indonesia untuk produk-produk yang beredar di negara mereka.

Negara-negara tersebut, kata Ma'ruf, meminta endorsement atau persetujuan dari Indonesia untuk produk-produk halal mereka.

"Selama ini dilakukan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), di-endorse menggunakan standar kita," kata Ma'ruf.

Baca juga: Usul di RUU Omnibus Law: Restoran UMKM Terbebas dari Sertifikasi Halal

 

Kendati Indonesia sudah menjadi rujukan dalam sertifikasi produk-produk halal dari berbagai negara, namun produk industri halal masih menjadi kekurangan.

Ma'ruf mengakui bahwa produk halal dari Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain.

"Ini yang akan kita mulai untuk mengembangkannya dengan membuka kawasan industri halal di berbagai kawasan ekonomi khusus (KEK), maupun kawasan industri halal tersendiri," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Bakal Gratiskan Sertifikasi Halal buat UKM, Ini Kata MUI

Di sisi lain, Ma'ruf juga berharap ekonomi syariah di Tanah Air dapat membantu pemulihan ekonomi nasional yang terdampak Covid-19.

Apalagi, kata dia, ekonomi syariah di Indonesia saat ini sudah berkembang pesat, baik dari segi aturan, regulasi, kelembagaan, maupun berbagai kegiatan lainnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan tentang PKWT di RUU Cipta Kerja Dihilang, KASBI Nilai Tenaga Kerja Makin Tak Punya Kepastian

Aturan tentang PKWT di RUU Cipta Kerja Dihilang, KASBI Nilai Tenaga Kerja Makin Tak Punya Kepastian

Nasional
Wapres Akui Hasil Penanganan Covid-19 Belum Menggembirakan

Wapres Akui Hasil Penanganan Covid-19 Belum Menggembirakan

Nasional
Survei BPS: Perilaku 3M Belum Diterapkan Konsisten oleh Masyarakat

Survei BPS: Perilaku 3M Belum Diterapkan Konsisten oleh Masyarakat

Nasional
Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Nasional
BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

Nasional
11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

Nasional
UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Nasional
UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Nasional
UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X