Kompas.com - 05/08/2020, 17:33 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan sejumlah organisasi Islam di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/7/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan sejumlah organisasi Islam di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung pemerintah fokus menjaga kesejahteraan masyarakat.

Terutama kesejahteraan untuk masyarakat miskin dan rentan akibat pandemi Covid-19.

Salah satu caranya adalah dengan memberikan berbagai bantuan sosial (bansos) kepada mereka.

"Dalam rangka menjaga kemaslahatan masyarakat, pemerintah fokus menjaga kesejahteraan masyarakat, utamanya mereka yang miskin dan rentan dengan memberikan berbagai bansos," ujar Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam webinar bertajuk Peranan Fatwa MUI pada Masa Pandemi Covid-19 dan Dampak Hukumnya yang digelar Universitas Al-Azhar Indonesia, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Maruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Bansos yang diberikan pemerintah saat pandemi mulai melanda berupa sembako yang dibagikan beberapa tahap di wilayah Jabodetabek dan luar Jabodetabek.

Bansos tersebut di antaranya dibagikan berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) dari warga yang terdaftar dalam program keluarga harapan (PKH).

Namun, banyak pula masyarakat yang tidak masuk dalam PKH tetapi terdampak dan membutuhkan bansos tersebut.

Pemerintah pun menyiasatinya dengan meminta RT/RW setempat untuk mendata mereka yang tidak terdaftar PKH agar tetap mendapat bantuan.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Minta MUI Siapkan Fatwa Terkait Vaksin Covid-19

Selain itu ada pula beberapa relaksasi yang diberikan untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi.

Ma'ruf mengatakan, selain memberikan sembako, pemerintah juga fokus memastikan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Termasuk menjaga kegiatan usaha agar tidak terpuruk lebih dalam lagi.

"Dengan begitu, pada saatnya nanti jadi bisa cepat bergerak kembali termasuk melalui kebijakan pemberian stimulus fiskal melalui insentif perpajakan dan berbagai kemudahan lain," kata dia.

Lebih jauh Ma'ruf mengatakan, kebijakan-kebijakan tersebut dibuat sebagai tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat di tengah pandemi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X