Wapres Sebut Pemerintah Fokus Jaga Kesejahteraan Masyarakat

Kompas.com - 05/08/2020, 17:33 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan sejumlah organisasi Islam di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/7/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan sejumlah organisasi Islam di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung pemerintah fokus menjaga kesejahteraan masyarakat.

Terutama kesejahteraan untuk masyarakat miskin dan rentan akibat pandemi Covid-19.

Salah satu caranya adalah dengan memberikan berbagai bantuan sosial (bansos) kepada mereka.

"Dalam rangka menjaga kemaslahatan masyarakat, pemerintah fokus menjaga kesejahteraan masyarakat, utamanya mereka yang miskin dan rentan dengan memberikan berbagai bansos," ujar Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam webinar bertajuk Peranan Fatwa MUI pada Masa Pandemi Covid-19 dan Dampak Hukumnya yang digelar Universitas Al-Azhar Indonesia, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Maruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Bansos yang diberikan pemerintah saat pandemi mulai melanda berupa sembako yang dibagikan beberapa tahap di wilayah Jabodetabek dan luar Jabodetabek.

Bansos tersebut di antaranya dibagikan berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) dari warga yang terdaftar dalam program keluarga harapan (PKH).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, banyak pula masyarakat yang tidak masuk dalam PKH tetapi terdampak dan membutuhkan bansos tersebut.

Pemerintah pun menyiasatinya dengan meminta RT/RW setempat untuk mendata mereka yang tidak terdaftar PKH agar tetap mendapat bantuan.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Minta MUI Siapkan Fatwa Terkait Vaksin Covid-19

Selain itu ada pula beberapa relaksasi yang diberikan untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi.

Ma'ruf mengatakan, selain memberikan sembako, pemerintah juga fokus memastikan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Termasuk menjaga kegiatan usaha agar tidak terpuruk lebih dalam lagi.

"Dengan begitu, pada saatnya nanti jadi bisa cepat bergerak kembali termasuk melalui kebijakan pemberian stimulus fiskal melalui insentif perpajakan dan berbagai kemudahan lain," kata dia.

Lebih jauh Ma'ruf mengatakan, kebijakan-kebijakan tersebut dibuat sebagai tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat di tengah pandemi.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.