Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi: Ada Ruang Kosong Komunikasi Publik Pemerintah dan Dimanfaatkan Pihak Tak Bertanggung Jawab

Kompas.com - 05/08/2020, 17:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, ada ruang kosong dalam komunikasi publik pemerintah terkait Covid-19.

Akhirnya itu dimanfaatkan sejumlah pihak untuk membuat banyak lelucon atau menyampaikan klaim tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ruang kosong ini menurutnya juga memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap kondisi pandemi saat ini.

"Saya yakin mungkin tidak sampai 50 persen publik yang tahu bagaimana sebenarnya pandemi itu. Sehingga muncul lelucon-lelucon yang kemudian memanfaatkan ruang kosong yang tidak disampaikan pemerintah," ujar Johan Budi dalam diskusi daring bertajuk "Komunikasi Publik dalam Penanggulangan Covid-19 di Era New Normal", Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik Terkait Kebijakan Penanganan Pandemi

"Selain itu diisi juga pernyataan orang yang menyampaikan sudah menemukan obat Covid-19 itu," lanjutnya.

Persepsi publik soal pandemi sangat mudah dipengaruhi sehingga komunikasi publik yang baik dari pemerintah sangat penting dalam situasi saat ini.

Komunikasi publik di masa pandemi, atau yang dia sebut sebagai komunikasi krisis, menurut mantan Juru Bicara KPK ini memiliki dua tujuan.

Pertama, mempengaruhi perilaku publik untuk mematuhi protokol kesehatan.

Kedua, mendorong masyarakat ikut berperan dalam menghentikan penularan Covid-190

Baca juga: Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

"Pengelolaan komunikasi publik saat krisis ini perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, harus diidentifikasi dulu apa, bagaimana, dan dampak dari pandemi Covid-29," katanya.

Kedua, diidentifikasi pula pihak mana saja yang terkait dengan penanganan Covid-19.

"Setelah diidentifikasi, kita kemudian rumuskan apa ruang lingkup krisis, pelaku siapa dan berapa banyak. Kemudian informasi apa yang dibutuhakn publik terkait Covid-19," tutur Johan Budi.

Ketiga, merumuskan manajemen krisis yang memetakan persoalan dan mencari solusi atas komunikasi publik saat pandemi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com