Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Kompas.com - 05/08/2020, 14:47 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pemeriksaan kasus virus corona atau Covid-19 secara masif.

Pemeriksaan tersebut, kata dia, dilakukan dengan dua strategi, yang pertama adalah tracing contact atau penelusuran kontak.

"Jadi begitu ada kasus positif yang dilaporkan oleh rumah sakit, kami langsung tracing kepada lingkungan sekitarnya yang kontak erat dengan pasien pasien," kata Widyastuti dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Sementara strategi kedua adalah active case finding atau aktif menemukan kasus positif.

Baca juga: Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Salah satu cara melakukan active case finding yakni dengan turun langsung ke daerah yang rawan dengan penularan Covid-19.

"Dengan menghitung laju kecepatan incident rate. Incident rate adalah jumlah kasus positif per 100.000 penduduk. Semakin tinggi, maka semakin berisiko. Itu yang kami sasar," ujar dia.

Sebelumnya, Widyastuti mengaku Pemprov DKI Jakarta aktif melakukan penemuan kasus (case finding) Covid-19.

Menurut dia, saat pasien yang melakukan isolasi di rumah sakit tak terlalu banyak, maka pihaknya justru harus berupaya mendeteksi kasus.

Baca juga: Pasien Covid-19 di Jakarta Melonjak 473 Orang, Ini Penjelasan Dinkes DKI

"Jadi pada saat angka kita di rumah sakit itu pemanfaatan tempat tidur turun, kita tidak tinggal diam, kita pasti kan di masyarakat juga harus benar turun," ucap Widyastuti, Senin (22/6/2020).

Ia menyebutkan, active case finding dilakukan karena banyak orang tanpa gejala (OTG).

Active case finding dilakukan melalui tes swab dengan metode polymerase chain reaction (PCR).

"Caranya apa, kita cari, kalau kita tunggu di rumah sakit kita sudah selesai dengan tracing, jangan-jangan ada OTG-OTG yang belum terpantau untuk itulah kita tetapkan active case finding itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com